PENAJAM — Pemerintah pusat sedang merancang kebijakan baru yang akan memungkinkan pengecer menjadi sub pangkalan elpiji 3 Kg. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap gas elpiji bersubsidi.
Menanggapi kebijakan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan akan terus mengawasi distribusi elpiji 3 Kg agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kepala Bidang Perdagangan Diskukmperindag PPU, Marlina, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebelum menerapkan sistem sub pangkalan.
“Setelah regulasi tersebut diterbitkan, kami akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk menentukan persyaratan bagi pengecer yang berminat menjadi sub pangkalan elpiji 3 Kg,” ujarnya, Jumat (14/02/2025).
Pemerintah daerah memastikan bahwa harga elpiji 3 Kg di sub pangkalan akan tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yaitu Rp22 ribu per tabung di wilayah Benuo Taka.
“Saat ini, distribusi elpiji 3 Kg di PPU berjalan lancar dengan dukungan lima agen resmi yang menyalurkan pasokan ke 133 pangkalan berizin. Pendistribusian tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan Pertamina,” tambahnya.
Diskukmperindag PPU berharap, dengan adanya regulasi sub pangkalan, masyarakat dapat memperoleh elpiji 3 Kg dengan lebih mudah tanpa harus bergantung pada pengecer tidak resmi yang sering menjual di atas HET.
Kebijakan sub pangkalan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan elpiji 3 Kg bagi masyarakat, sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
