PENAJAM — Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintah pusat telah secara resmi menyatakan kesiapannya untuk menanggung seluruh biaya operasional program tersebut. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut baik keputusan ini dan membuka peluang baru bagi alokasi anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengungkapkan bahwa sebelumnya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp21 miliar untuk program MBG. Namun, dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Tohar menjelaskan bahwa perkiraan biaya operasional untuk satu dapur layanan MBG mencapai Rp10 miliar per tahun. Jika seluruh 22 dapur layanan di PPU dioperasikan secara bersamaan, total anggaran yang dibutuhkan mencapai angka fantastis, yaitu Rp220 miliar.
“Anggaran sebesar itu tentu sangat membebani keuangan daerah, mengingat ada program prioritas lain yang juga harus diperhatikan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, beban anggaran daerah dapat berkurang secara signifikan,” ujar Tohar, Senin (18/2/2025).
Lebih lanjut, Tohar menjelaskan bahwa pemerintah daerah kini dapat fokus pada persiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan bertugas dalam operasional dapur MBG. Pemerintah pusat berencana merekrut sekitar 50 pekerja untuk setiap dapur layanan.
“Dengan 22 dapur yang akan beroperasi, dibutuhkan total 1.100 tenaga kerja. Kami masih menunggu detail kualifikasi tenaga yang dibutuhkan, tetapi setidaknya kami akan menyiapkan ahli gizi di setiap dapur,” tambah Tohar,” tembahnya.
Keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih pendanaan program MBG memberikan keleluasaan bagi Pemkab PPU dalam mengalokasikan anggaran daerah untuk sektor lain.
“Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, atau program-program prioritas lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat PPU,” pungkasnya. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
