PENAJAM – Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sariman menyoroti kondisi memprihatinkan terhadap 1.666 Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di wilayah tersebut.
Ia mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) PPU segera menganggarkan program penanganan rumah tidak layak huni secara rutin setiap tahun.
“Saya kira pemerintah harus membantu rumah tak layak huni yang berada di Sepaku, karena itu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, kalo gak layak kan gak sehat juga orangnya,” ungkapnya, Sabtu (8/3/2025).
Sariman menekankan pentingnya proaktivitas pemerintah dalam menangani keluhan masyarakat, khususnya terkait rumah tak layak huni.
Ia juga menyoroti bahwa Pemda tidak perlu bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena sudah ada kementerian yang menangani masalah ini.
“Kami juga baru baru ini sudah melaksanakan rapat dengan bupati PPU, saya kira fisi misi nya beliau bagus, bekerjasama dengan kementrian kementrian sudah terlaksana, jadi pemerintah harus menggunakan semua potensi yang ada, jika mau pemerintah menggunakan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau corporate social responsibility (CSR)” katanya.
Lebih lanjut, Sariman mengusulkan program bantuan 1.000 unit rumah tak layak huni tahun ini menggunakan dana CSR.
“Bisa juga memanfaatkan badan amal zakat untuk membantu masyarakat miskin,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah lebih serius memperhatikan kondisi masyarakat dan menyelesaikan masalah krusial yang berdampak pada keberlanjutan hidup mereka. (ADV/CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
