Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

Advertorial DPRD Kaltim

Temuan BPK soal Beasiswa Kaltim Tuntas, DPRD Desak Evaluasi Sebelum Gratispol Diluncurkan

badge-check


					Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras (Dok. CahayaBorneo/AQL) Perbesar

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras (Dok. CahayaBorneo/AQL)

SAMARINDA – Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) kembali disorot setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap sejumlah temuan dalam laporan terbarunya. Salah satunya, anggaran tak terserap hingga Rp3,5 miliar serta penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak sesuai kriteria.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, menyatakan bahwa temuan BPK tersebut harus menjadi momentum pembenahan sebelum Pemerintah Provinsi Kaltim mengganti BKT dengan program baru bernama Gratispol.

“Lebih mengkhawatirkan lagi, ada penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan syarat program. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi menyangkut kredibilitas pengelolaan anggaran pendidikan,” kata Agus saat ditemui usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).

Meski Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Agus menilai capaian itu tak boleh membuat pemerintah lengah. Ia menyebut ada 27 temuan dan 63 rekomendasi yang diberikan BPK dan menekankan perlunya tindak lanjut konkret.

“Capaian WTP bukan berarti tanpa catatan. Justru ini jadi pengingat bahwa pengawasan harus lebih diperketat, termasuk oleh kami di DPRD,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh atas distribusi dana BKT. Bila terbukti ada kesalahan penyaluran, Agus mendesak agar dana tersebut dikembalikan.

“Akuntabilitas anggaran publik itu prinsip. Kalau dana salah sasaran, harus ada mekanisme koreksi yang tegas,” tegasnya.

Menjelang implementasi program Gratispol, Agus mengingatkan agar seluruh kekurangan dalam pelaksanaan BKT tidak terulang. Menurutnya, program baru itu harus dibangun dengan sistem yang lebih transparan dan selektif.

“Gratispol harus jadi titik balik. Jangan hanya ganti nama, tapi harus ganti cara kerja. Harus akurat dalam menjangkau pelajar yang benar-benar membutuhkan,” kata Agus.

Ia berharap program pendidikan berbasis anggaran besar seperti Gratispol benar-benar memberi manfaat dan tak menjadi celah bagi penyimpangan birokrasi. (ADV/CB/QLA)

 

Penulis : QLA

Editor   : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

H Baba Dorong Generasi Muda Kaltim Seimbangkan Karier Digital dan Pendidikan

20 Agustus 2025 - 00:31 WITA

DPRD Kaltim Minta BPJS dan Pemda Benahi Layanan JKN, Akibat Cakupan UHC Menurun

15 Agustus 2025 - 21:34 WITA

Agusriansyah Ridwan Dorong Generasi Muda Kaltim Meneladani Nilai Luhur Pemuda Pendahulu

15 Agustus 2025 - 00:18 WITA

Wakil Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Tangani Narkoba demi Pembangunan SDM

14 Agustus 2025 - 16:19 WITA

Damayanti: Jangan Biarkan Anak Muda Terkubur dalam Gawai

13 Agustus 2025 - 16:52 WITA

Trending di Advertorial DPRD Kaltim