Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

Advertorial DPRD Kaltim

PKS Minta RPJMD Kaltim Jangan Sekadar Formalitas Lima Tahunan

badge-check


					Foto : Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan (Dok: CahayaBorneo/QLA) Perbesar

Foto : Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan (Dok: CahayaBorneo/QLA)

SAMARINDA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur mendesak pemerintah provinsi untuk tidak memperlakukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai sekadar kewajiban administratif. Mereka menuntut RPJMD dijalankan sebagai kompas pembangunan yang benar-benar hidup dan mengikat seluruh pengambilan keputusan daerah.

“Jangan sampai RPJMD hanya jadi dokumen lima tahunan yang selesai saat ditandatangani. Harus hidup, jadi panduan, dan terus dievaluasi,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).

Firnadi menyebut RPJMD seharusnya menjadi acuan utama dari hulu ke hilir: dari perencanaan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pengawasan. Evaluasi terhadap implementasinya pun harus terbuka dan akuntabel.

“Kami tidak ingin arah pembangunan Kaltim hanya ditentukan oleh selera kekuasaan yang berganti tiap periode. Harus ada kontinuitas dan keterlibatan publik,” ujarnya.

Fraksi PKS juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan RPJP Daerah dan RPJM Nasional. Tanpa harmonisasi lintas dokumen perencanaan, pembangunan daerah rawan tumpang tindih dan kehilangan arah strategis.

Dalam pandangannya, PKS menekankan beberapa isu prioritas yang harus dikawal dalam RPJMD kali ini. Di antaranya adalah penguatan sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, ketahanan ekonomi berbasis UMKM, serta digitalisasi birokrasi.

Firnadi menyebut pembangunan hari ini tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratis. “Harus partisipatif, responsif, dan berbasis hasil nyata. Tata kelola yang baik tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Fraksi PKS menyatakan akan terus mengawal RPJMD 2025–2029 agar tidak berhenti menjadi sekadar wacana di atas kertas, tetapi betul-betul membumi di tengah kebutuhan masyarakat Kaltim. (ADV/CB/QLA)

 

Penulis : QLA

Editor : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Samarinda dan Kukar Bersaing Ketat di Puncak Klasemen Sementara POPDA XVII Kaltim 2025

19 November 2025 - 11:58 WITA

PHI Gelar BASO IGA, Perkuat Kolaborasi dengan Media di Tengah Tantangan Migas

19 November 2025 - 11:24 WITA

Ajak Masyarakat Jadi Suporter, Disdikpora PPU: Mari Semangati Atlet Kita

14 November 2025 - 16:34 WITA

Brigif TP 85/BTC Terima Kunjungan Kerja Pangdam VI/Mlw, Bahas Penguatan Ketahanan Wilayah dan Pembinaan Satuan

12 November 2025 - 13:22 WITA

Pangdam VI/Mlw Hadiri Penanaman Perdana Padi Gogo oleh Brigif TP 85/BTC di Kutai Barat

12 November 2025 - 13:15 WITA

Trending di KALTIM