SAMARINDA – Pembangunan sekolah dasar negeri di Kutai Kartanegara dinilai belum menjawab kebutuhan riil masyarakat pelosok. Legislator DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mendesak pemerintah daerah menyusun kebijakan berbasis spasial, alih-alih hanya mengikuti pertumbuhan penduduk.
Menurut Sarkowi, akses terhadap pendidikan dasar di Kukar masih timpang, terutama bagi keluarga kurang mampu yang tinggal jauh dari pusat kecamatan. Setiap tahun, banyak siswa tak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.
“Ini bukan soal kurangnya sekolah semata, tapi soal keadilan akses. Ada anak-anak yang harus menunggu setahun karena sekolah terlalu jauh atau tidak diterima di negeri,” kata Sarkowi.
Politikus Golkar ini menyebut, persebaran desa di Kukar yang luas dan terpencar menuntut pendekatan pembangunan sekolah yang tidak seragam. Ia menyoroti perlunya pemetaan wilayah untuk mengetahui lokasi-lokasi prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Kalau pembangunan sekolah hanya melihat jumlah penduduk, kita akan terus tertinggal di wilayah-wilayah terisolasi. Harus ada peta spasial kebutuhan pendidikan,” ujarnya.
Sarkowi mencontohkan rencana pembangunan sekolah dasar di kawasan Loa Tebu sebagai pendekatan yang ideal karena bisa mengakses sejumlah desa sekitar. Namun, ia mengakui bahwa persoalan klasik, seperti pembebasan lahan, kerap menghambat.
“Masalah lahan ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Provinsi, kabupaten, dan masyarakat harus duduk bersama. Kalau perlu, ada gerakan hibah lahan untuk pendidikan,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan, mandeknya pembangunan sekolah tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menyebabkan efek sosial serius. Banyak anak dari keluarga prasejahtera tidak bisa bersekolah di swasta karena keterbatasan biaya.
“Pendidikan itu hak dasar. Jangan sampai anak-anak dari pedalaman kehilangan masa depannya hanya karena jarak dan tanah,” tegas legislator dari daerah pemilihan Kukar ini.
Untuk itu, Sarkowi mendesak pemerintah daerah segera menyusun peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah terpadu, demi memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dari hak pendidikannya. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
