SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur tak ingin sekadar menjadi stempel kebijakan eksekutif. Melalui bimbingan teknis (bimtek) yang digelar pada 14–15 Juni 2025 di Yogyakarta, para legislator provinsi menyiapkan diri untuk mengawal arah pembangunan daerah lima tahun ke depan secara lebih substansial.
Fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat pemahaman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi agar kebijakan daerah tetap berpijak pada kepentingan publik.
“Kemitraan yang solid antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar kebijakan daerah tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dalam pembukaan kegiatan.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, RPJMD bukan sekadar formalitas perencanaan, tetapi dokumen hidup yang akan menjadi penentu arah pembangunan di tengah tantangan baru pasca-pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Karena itu, kapasitas kelembagaan DPRD perlu diperkuat lewat pemutakhiran regulasi dan penyamaan persepsi lintas fraksi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim lainnya, Ananda Emira Moeis, menyebut kegiatan ini juga krusial bagi anggota dewan periode baru 2024–2029. Ia menekankan pentingnya kesesuaian antara RPJMD dengan kebijakan nasional, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Lewat Bimtek ini, anggota dewan bisa memahami peran strategis mereka, tak hanya dalam pengawasan, tapi juga dalam memastikan RPJMD selaras dengan RPJMN dan RPJPN,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Narasumber utama dalam kegiatan ini, Fernando H. Siagian dari Kementerian Dalam Negeri, mengingatkan bahwa RPJMD tidak boleh hanya menjadi kumpulan target pembangunan fisik. Menurutnya, orientasi utama dokumen ini adalah kesejahteraan masyarakat yang terukur dan berbasis data evaluatif.
“Setiap program harus berdasar pada capaian sebelumnya dan mampu menjawab tantangan mendatang. Kualitas RPJMD akan menentukan efektivitas pembangunan daerah secara keseluruhan,” tuturnya.
Selama dua hari, materi yang disampaikan mencakup sinkronisasi RPJMD dengan dokumen perencanaan nasional, strategi anggaran, perpajakan daerah, hingga inovasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Diskusi berlangsung interaktif, diwarnai antusiasme anggota DPRD terhadap tantangan-tantangan legislasi dan penganggaran mendatang.
Lewat bimtek ini, DPRD Kaltim berharap dapat memainkan peran yang lebih kuat dan terarah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar mengikuti alur eksekutif.
“Kalau mau pembangunan berhasil, tidak bisa jalan sendiri. DPRD harus jadi mitra kritis, bukan lawan, tapi juga bukan penonton,” pungkas Ekti. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
