SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial RI dianggap sebagai terobosan strategis untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di wilayah terpencil Kalimantan Timur. Namun, dari sepuluh kabupaten/kota di Benua Etam, hanya Samarinda yang dinyatakan siap menjalankan program tersebut.
Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengingatkan bahwa kesiapan satu daerah saja tidak cukup untuk menjawab tantangan ketimpangan akses pendidikan yang sudah lama menjadi masalah.
“Kita tidak bisa bergantung pada Samarinda saja. Sembilan daerah lainnya belum memenuhi syarat. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Menurut Darlis, pemerintah provinsi terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim harus mengambil peran aktif dalam mendorong percepatan kesiapan daerah-daerah lain untuk menjalankan Sekolah Rakyat.
“Program ini bukan sekadar soal bangunan atau kurikulum, tapi membuka ruang pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terhalang oleh akses dan biaya,” ujarnya.
Darlis juga mendorong sinergi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, agar program berjalan sinambung dan memperkuat ekosistem pendidikan daerah.
Dukungan penuh dari Pemprov Kaltim dianggap kunci agar daerah tertinggal bisa segera menyusul langkah Samarinda.
“Jika pemerintah provinsi serius, proses pendampingan dan pemenuhan syarat bisa dipercepat. Jangan biarkan daerah lain tertinggal karena kurang perhatian,” tandasnya.
Ia menyebut percepatan pendirian Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Kaltim sebagai langkah nyata memutus rantai ketimpangan pendidikan, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
