SAMARINDA – Tujuh fraksi di DPRD Kalimantan Timur menyuarakan kritik dan evaluasi tajam terhadap nota keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna ke-19, pada Selasa (17/6/2025).
Mayoritas fraksi menuntut perbaikan serius atas sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dinilai belum optimal.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Shemmy Permata Sari mengingatkan pentingnya tindak lanjut rekomendasi BPK terkait pengawasan internal dan kepatuhan regulasi. Ia menegaskan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lebih aktif mencegah terulangnya temuan yang sama.
“Jangan sampai kesalahan berulang tiap tahun. Ini bukan sekadar administrasi, tapi soal kredibilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Shemmy.
Fraksi Gerindra menyoroti persoalan kemiskinan yang dinilai belum teratasi secara komprehensif. Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengungkapkan bahwa meski terjadi penurunan persentase kemiskinan dari 6,11 persen menjadi 5,78 persen, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
“Ini berarti kehidupan warga miskin makin berat dan ketimpangan ekonomi makin terasa,” ujarnya.
Fraksi PDIP mengangkat isu transparansi dana karbon yang hingga kini belum jelas penyalurannya ke desa-desa penerima sejak 2022. “Perlu dijelaskan apa hambatannya,” ujar Guntur.
Sementara itu, Fraksi PKB dan PAN-Nasdem mengkritisi efektivitas belanja daerah. Sulasih dari PKB menggarisbawahi lemahnya optimalisasi anggaran di sektor pendidikan dan pekerjaan umum. Abdul Giaz dari PAN-Nasdem menyoroti rendahnya serapan anggaran serta pentingnya dukungan lebih nyata untuk UMKM.
“Anggaran besar tapi tak terserap maksimal. UMKM bisa jadi motor ekonomi bila difasilitasi dengan tepat,” tegas Giaz.
Fraksi PKS menilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan. Subandi meminta evaluasi total dan penyusunan target kinerja BUMD yang lebih realistis dan terukur.
Fraksi Demokrat-PPP menyoroti kebutuhan peningkatan infrastruktur, terutama pelebaran dan perbaikan Jalan Mulawarman di Balikpapan yang menjadi akses utama menuju Bandara Sepinggan. Nurhadi Saputra mengingatkan pentingnya penanganan agar kemacetan tidak makin parah.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah harus menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
