SAMARINDA — Penunjukan jajaran direksi baru di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi langkah segar dalam membenahi manajemen bisnis daerah.
Namun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan bahwa rotasi kepemimpinan bukan jaminan keberhasilan jika tidak dibarengi dengan akuntabilitas yang kuat.
Menurut Ananda, seluruh direksi terpilih harus memiliki rencana strategis yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik maupun legislatif. Ia bahkan mendorong adanya perjanjian kinerja formal yang dapat menjadi dasar evaluasi berkala.
“Jabatan direksi bukan sekadar posisi strategis, tapi komitmen kerja nyata. Kalau tidak bisa menunjukkan hasil, harus siap diganti,” ujar Ananda, Kamis (24/07/2025).
Ananda menyoroti masih lemahnya kontribusi sejumlah BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, perusahaan daerah seharusnya tidak terus bergantung pada suntikan modal dari APBD, melainkan dituntut menjadi sumber pendapatan baru yang sehat dan mandiri.
“Kita tidak butuh BUMD yang hanya jadi beban fiskal. Harus ada target yang realistis tapi ambisius,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Ke depan, DPRD Kaltim akan menggelar rapat dengar pendapat dengan para direksi terpilih guna memastikan kesesuaian antara visi-misi dan kebutuhan strategis daerah. Ananda memastikan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif demi menjamin keberlanjutan dan efektivitas peran BUMD. (ADV/CB/NN)
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
