SAMARINDA – Program bantuan pendidikan tinggi Gratis Pol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan apresiasi positif dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi III, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa program tersebut telah berjalan sesuai rencana setelah dilakukan klarifikasi teknis dalam rapat lanjutan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Hari ini kita telah mendapat presentasi yang jelas dari Bappeda dan hal-hal lain terkait program ini. Semua poin, termasuk yang sebelumnya sempat kurang jelas seperti terkait BPJS Ketenagakerjaan, sudah terklarifikasi,” tegas Syarifatul Sya’diah saat ditemui usai rapat, Jumat, (11/7/2025).
Ia menilai penjelasan komprehensif dari Bappeda menjadi dasar penting bagi DPRD dalam menjawab keresahan publik sekaligus memperkuat fungsi pengawasan agar program berjalan sesuai regulasi.
“Jadi saat ditanya masyarakat juga enak menjawab dan regulasinya juga sudah ada, jelas. Semua sudah on the track,” ujarnya menambahkan.
Komitmen DPRD untuk Pemerataan Pendidikan
Sya’diah menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Kaltim sepenuhnya mendukung Gratis Pol sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan di provinsi ini.
“Ini program yang manfaatnya nyata. Kami sangat mendukung visi-misi ini. Kaltim adalah provinsi pertama di Indonesia yang memberikan bantuan pendidikan untuk anak kuliah sampai jenjang S3.
Ini terobosan baru yang harus didukung, sesuai keinginan Pak Gubernur agar tidak ada anak yang tidak bersekolah,” papar Sya’diah dengan semangat.
Menurutnya, program tersebut membuka kesempatan luas bagi generasi muda Kaltim menempuh pendidikan tinggi. Saat ini, lebih dari 33.000 mahasiswa tercatat sebagai penerima manfaat.
“Jumlah terupdate penerima bantuan kurang lebih 33.000 orang yang sudah terdaftar. Syarat utamanya adalah telah adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi dengan perguruan tinggi. Jika baru MoU atau cash bar, belum termasuk,” katanya.
Ia menjelaskan, melalui PKS yang telah disepakati, pemerintah dapat memastikan besaran bantuan sekaligus menyalurkannya setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
“Alhamdulillah, begitu Anggaran Perubahan (APBD-P) disahkan, realisasi pembayaran bisa segera dilakukan. Program ini benar-benar siap, prasarana dan petunjuk teknis (juknis) semua sudah ada,” jelasnya.
Penyesuaian Anggaran dan Fokus pada Pemerataan
Saat ditanya mengenai alasan bantuan pendidikan tidak menanggung seluruh biaya kuliah, Syarifatul menekankan bahwa kebijakan anggaran harus seimbang dengan kebutuhan sektor pembangunan lainnya.
“Kita perlu ingat, yang dibangun bukan hanya sektor pendidikan. Ada juga infrastruktur, kesehatan, dan sosial yang menjadi perhatian dan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran provinsi,” urainya.
Ia menjelaskan, besaran bantuan Rp5 juta per mahasiswa per tahun sudah ditetapkan berdasarkan hasil kajian, dan angka tersebut dianggap mampu menutup sebagian besar kebutuhan biaya kuliah.
“Kemampuan anggaran memang ada batasnya. Hasil penelitian, verifikasi, dan validasi menunjukkan rata-rata biaya kuliah yang dapat dicover adalah Rp5.000.000 per mahasiswa, dan ini sudah hampir mencakup semuanya,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui adanya jurusan tertentu seperti kedokteran yang membutuhkan biaya lebih tinggi. Namun, prinsip pemerataan tetap menjadi prioritas.
“Kalau ada yang sampai Rp20.000.000, biasanya itu anak dari keluarga mampu. Namun, prinsip kita adalah memberi kesempatan yang sama, jadi kita tetap berusaha membantu semuanya,” pungkasnya. (ADV/CB/NN)
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
