SAMARINDA – Ketegangan terjadi dalam Rapat Pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (14/7/2025).
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, melakukan walkout sebagai bentuk protes karena aspirasi masyarakat yang dibawanya dinilai tidak diakomodasi dalam pembahasan.
Insiden berlangsung di Gedung E lantai 1 saat rapat membahas tindak lanjut hasil reses anggota dewan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Abdulloh, anggota Fraksi Golkar, meninggalkan ruang rapat karena menilai pertemuan tidak produktif dan mengabaikan suara rakyat.
“Ini rapat nggak berguna. Saya keluar. Aspirasi masyarakat itu nyata, tapi malah tidak diakomodir,” tegas Abdulloh.
Politisi senior ini mengkritik pembahasan yang terlalu fokus pada revisi “kamus pokir” sebagai standar format usulan Pokir untuk dasar penganggaran.
Menurut Abdulloh, pembahasan administratif ini tidak menyerap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan mengabaikan aspirasi inti yang diperoleh anggota dewan saat reses.
“Ini cuma soal usulan format-format aja. Padahal tanpa itu pun bisa. Kenapa justru aspirasi rakyat dibatasi prosedur yang menghambat penyampaian pokok pikiran?” lanjutnya dengan nada kecewa.
Abdulloh juga menyoroti inefektivitas dan pemborosan anggaran dalam rapat sebelumnya, termasuk rapat di Balikpapan yang menurutnya menghabiskan waktu dan dana negara tanpa kontribusi signifikan pada penyusunan Pokir aspiratif. Ia menegaskan proses saat ini menyimpang dari semangat perencanaan pembangunan partisipatif.
“Kalau begini caranya, saya akan terus bersikap kritis. Karena ini bukan soal pribadi, tapi soal memperjuangkan suara rakyat,” pungkas Abdulloh. (ADV/CB/NN)
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
