SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menegaskan bahwa kebijakan layanan pendidikan dan kesehatan gratis tidak akan efektif tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kalau fasilitas tidak tersedia, masyarakat tetap kesulitan mengakses layanan. Pemeriksaan kesehatan gratis misalnya, percuma kalau peralatannya terbatas,” kata Damayanti.
Ia meminta pemerintah provinsi melakukan pemetaan menyeluruh kebutuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di 3T.
“Jangan sampai wilayah 3T selalu tertinggal hanya karena lokasinya jauh dari pusat kota,” ujarnya.
Menurut Damayanti, perhatian nyata juga diperlukan dalam bentuk insentif tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Jangan samakan insentif di kota dengan di 3T. Mereka meninggalkan keluarga dan bekerja di daerah sulit. Pengorbanan itu harus dihargai dengan kompensasi layak,” katanya.
Ia menekankan pemerintah harus hadir secara merata agar tidak menimbulkan kesenjangan antara masyarakat kota dan desa.
“Keadilan sosial bukan hanya slogan, tapi harus dirasakan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang hidup di daerah terpencil,” ucapnya. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
