SAMARINDA – Kementerian Dalam Negeri membuka kembali peluang bagi instansi pemerintah untuk menggelar rapat dan kegiatan di hotel. Kebijakan ini disambut positif oleh pengelola hotel, karena sebelumnya pembatasan anggaran membuat banyak hotel kehilangan sumber pendapatan utama dari kegiatan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai kebijakan ini sebagai respons terhadap kondisi ekonomi di daerah. Larangan sebelumnya memang bertujuan efisiensi, tetapi berdampak pada sektor jasa perhotelan.
“Pemerintah pusat kini memberikan kelonggaran kembali untuk instansi menyelenggarakan acara di hotel. Ini menjadi respons atas kondisi di lapangan, di mana pelaku usaha banyak menyampaikan keluhan atas menurunnya permintaan,” ujar Sarkowi.
Selama masa larangan, sektor perhotelan merasakan dampak signifikan, terlebih hotel-hotel yang selama ini menjadi mitra berbagai kegiatan kedinasan. Sarkowi menjelaskan larangan tersebut sempat membuat dunia usaha seperti kehilangan tumpuan.
Kini, dengan dibukanya kembali ruang untuk kerja sama, ia mendorong hotel-hotel agar melakukan penyesuaian harga dan layanan agar tetap relevan dengan kemampuan belanja instansi.
“Ini momentum untuk menciptakan model kerja sama baru. Dunia usaha harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pemerintah. Soal paket kegiatan dan anggaran bisa dinegosiasikan secara fleksibel,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sarkowi menekankan pentingnya kebijakan ini dimanfaatkan secara bijak. Menurutnya, dibukanya kembali akses instansi ke fasilitas hotel bukan sekadar menghidupkan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas kerja lembaga pemerintah dengan menyediakan ruang pertemuan yang representatif.
“Yang kita harapkan bukan hanya kembalinya transaksi, tapi juga munculnya kolaborasi yang sehat dan adaptif antara pemerintah dan pelaku usaha. Ini bukan soal menghabiskan anggaran, tapi soal menggunakan anggaran dengan cerdas dan berdampak,” tegasnya.
Ia juga menambahkan keputusan Kemendagri harus dilihat sebagai peluang untuk mengembangkan pola pengelolaan kegiatan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga memberdayakan sektor usaha lokal secara berkelanjutan. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
