Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

Advertorial DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Tekankan Pengawasan Investasi, Partisipasi Warga Harus Diutamakan Sejak Perencanaan

badge-check


					Foto: Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis (CahayaBorneo/QLA) Perbesar

Foto: Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis (CahayaBorneo/QLA)

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap masuknya berbagai proyek investasi ke wilayah Benua Etam.

Menurut Ananda, banyak proyek dijalankan tanpa keterlibatan masyarakat yang terdampak secara langsung, sehingga pemerintah daerah perlu memastikan pembangunan tetap seimbang dengan perlindungan hak warga.

“Investasi memang penting, tetapi prosesnya harus transparan dan melibatkan masyarakat sejak tahap awal agar suara rakyat tidak terabaikan,” ujar Ananda.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyoroti lemahnya keterlibatan warga dalam penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL serta minimnya akses terhadap rencana proyek oleh publik. Hal ini, menurutnya, membuka ruang ketidakpercayaan dan konflik sosial.

“Bukan sekali dua kali masyarakat baru tahu setelah proyek berjalan. Ini bukan tata kelola yang sehat. Warga harus dilibatkan sejak perencanaan agar tidak merasa dimarginalkan,” tegasnya.

Ananda juga mengingatkan, keterbukaan informasi dan partisipasi publik merupakan bagian dari prinsip good governance. Ia menyebut bahwa transparansi menjadi kunci agar investasi bisa memberikan dampak positif tanpa mengganggu stabilitas sosial.

Ia mendorong agar pemerintah dan perusahaan mengedepankan dialog terbuka serta memastikan tidak ada hak warga yang dilangkahi, khususnya masyarakat adat yang hidup di wilayah yang menjadi target investasi.

“Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di tanah sendiri. Kita ingin pembangunan, tapi tidak dengan mengorbankan lingkungan atau identitas lokal,” sambungnya.

Sebagai representasi rakyat, DPRD Kaltim, kata Ananda, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan investasi, terutama yang terkait pengelolaan lahan dan sumber daya alam.

“Kita tidak menolak investor. Tapi mereka harus patuh pada aturan main dan menghormati kearifan lokal. Pembangunan tidak hanya soal angka, tapi tentang keadilan dan keberlanjutan,” pungkasnya. (ADV/CB/QLA)

 

 

 

Penulis : QLA

Editor   : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

H Baba Dorong Generasi Muda Kaltim Seimbangkan Karier Digital dan Pendidikan

20 Agustus 2025 - 00:31 WITA

DPRD Kaltim Minta BPJS dan Pemda Benahi Layanan JKN, Akibat Cakupan UHC Menurun

15 Agustus 2025 - 21:34 WITA

Agusriansyah Ridwan Dorong Generasi Muda Kaltim Meneladani Nilai Luhur Pemuda Pendahulu

15 Agustus 2025 - 00:18 WITA

Wakil Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Tangani Narkoba demi Pembangunan SDM

14 Agustus 2025 - 16:19 WITA

Damayanti: Jangan Biarkan Anak Muda Terkubur dalam Gawai

13 Agustus 2025 - 16:52 WITA

Trending di Advertorial DPRD Kaltim