SAMARINDA – Ancaman banjir, longsor, dan kebakaran yang terus mengintai Kota Samarinda mendorong DPRD Kalimantan Timur mengkritisi sistem mitigasi bencana yang dinilai belum menyentuh kebutuhan riil warga.
Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai selama ini kebijakan mitigasi di Samarinda masih bersifat administratif semata, tanpa disertai kesiapsiagaan konkret di lapangan.
“Zonasi rawan bencana itu penting, tapi jangan cuma jadi warna di peta. Yang dibutuhkan warga adalah alat pemadam, pelatihan, dan sistem peringatan dini yang benar-benar bekerja,” ujar Sapto, Kamis (15/5/2025).
Menurut politisi Partai Golkar ini, lemahnya penanganan kebakaran menjadi cermin minimnya kesiapan pemerintah dalam menanggulangi bencana. Ia menyoroti kurangnya fasilitas pemadam kebakaran, khususnya di kawasan padat penduduk dan lingkungan rawan api.
Sapto juga menekankan perlunya edukasi langsung kepada masyarakat di tingkat akar rumput, termasuk pelatihan evakuasi dan penggunaan alat pemadam sederhana hingga ke tingkat RT.
“Kesiapsiagaan bukan urusan pemerintah saja. Tapi kalau masyarakat tidak dibekali pengetahuan dan alat, bagaimana bisa bertindak saat bencana datang?” tambahnya.
Ia mendesak agar pemetaan wilayah rawan diperbarui secara berkala dan dilengkapi sistem deteksi dini yang terintegrasi, sehingga warga bisa bersiap sebelum kondisi darurat terjadi.
Sapto berharap pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, segera merancang kebijakan mitigasi yang lebih operasional, bukan sekadar rencana di atas kertas.
“Kalau tidak ada perubahan nyata, kita hanya akan terus bereaksi setelah bencana terjadi, bukan mencegahnya,” pungkasnya. (ADV/CB/QLA)
Penulis : QLA
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
