Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

Advertorial DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Sorot Kunjungan Gibran ke Muara Kate: Janji Tak Cukup, Rakyat Butuh Kepastian

badge-check


					Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur Andi Faisal Assegaf (IST) Perbesar

Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur Andi Faisal Assegaf (IST)

SAMARINDA – Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser, menuai perhatian publik. Namun, bagi Anggota DPRD Kalimantan Timur Andi Faisal Assegaf, kehadiran orang nomor dua di republik ini belum menjawab kegelisahan warga di wilayah konflik tambang tersebut.

“Ini bukan cuma soal hukum, tapi juga keadilan sosial. Masyarakat di Muara Kate sudah terlalu lama menunggu kejelasan,” kata Andi, pada Rabu 18 Juni 2025.

Legislator dari daerah pemilihan PPU-Paser itu menilai, janji Wapres untuk menuntaskan kasus hukum dan memperbaiki infrastruktur rusak akibat aktivitas tambang harus dikawal secara ketat. Tanpa pengawasan, kata dia, komitmen pemerintah hanya akan menjadi formalitas belaka.

“DPRD Kaltim tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal agar rakyat tidak kembali dikhianati,” ujarnya.

Andi juga menyoroti lemahnya regulasi yang memperbolehkan truk tambang menggunakan jalan umum sebagai jalur hauling. Menurutnya, aturan semacam itu bertentangan dengan prinsip keadilan ruang dan kerap menjadi sumber konflik antara warga dan perusahaan.

“Penggunaan jalan umum untuk hauling harus segera dikaji ulang. Pemerintah mesti berani menyusun regulasi yang berpihak pada rakyat, bukan pada korporasi,” ucap politikus Partai Demokrat itu.

Di luar aspek hukum dan infrastruktur, Andi juga menyinggung pentingnya menjaga kohesi sosial. Ia mengingatkan, konflik horizontal mudah tersulut di tengah ketidakpastian hukum dan provokasi pihak berkepentingan.

“Masyarakat harus tetap kompak memperjuangkan haknya, jangan sampai terpecah karena kepentingan segelintir pihak,” katanya.

DPRD Kaltim, lanjut dia, akan terus mendesak pemerintah pusat dan daerah agar tidak menunda penyelesaian konflik di Muara Kate. Ia menegaskan, kepastian hukum, penataan ulang izin tambang, dan pembangunan infrastruktur yang adil merupakan “harga mati” untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Jangan sampai negara datang hanya saat kamera menyala, tapi hilang ketika rakyat butuh perlindungan,” tutupnya. (ADV/CB/QLA)

 

 

Penulis : QLA

Editor : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

H Baba Dorong Generasi Muda Kaltim Seimbangkan Karier Digital dan Pendidikan

20 Agustus 2025 - 00:31 WITA

DPRD Kaltim Minta BPJS dan Pemda Benahi Layanan JKN, Akibat Cakupan UHC Menurun

15 Agustus 2025 - 21:34 WITA

Agusriansyah Ridwan Dorong Generasi Muda Kaltim Meneladani Nilai Luhur Pemuda Pendahulu

15 Agustus 2025 - 00:18 WITA

Wakil Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Tangani Narkoba demi Pembangunan SDM

14 Agustus 2025 - 16:19 WITA

Damayanti: Jangan Biarkan Anak Muda Terkubur dalam Gawai

13 Agustus 2025 - 16:52 WITA

Trending di Advertorial DPRD Kaltim