SAMARINDA – Pemeriksaan kesehatan gratis memang bukan solusi tunggal, namun bisa menjadi pemicu langkah besar dalam menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dinas Kesehatan Kaltim melalui program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Program ini patut diapresiasi, tapi penyelesaian masalah AKI dan AKB memerlukan pendekatan kolektif lintas sektor, bukan hanya dari Dinkes,” kata Andi Satya dalam pernyataannya, baru-baru ini.
Ia menekankan bahwa DPRD tengah mendorong penguatan layanan kesehatan primer, terutama di kawasan yang masih tertinggal seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang selama ini mencatatkan angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi.
“Revitalisasi layanan seperti Puskesmas Plus dan PONED harus menjangkau daerah pinggiran. Jangan semua fasilitas hanya terpusat di kota,” ujarnya.
Sebagai bagian dari dukungan konkret, DPRD telah mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung penguatan tenaga medis dan pengadaan alat kesehatan yang vital di puskesmas-puskesmas rawan.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur masih menjadi hambatan utama dalam menangani kondisi darurat pada ibu hamil dan bayi baru lahir.
“Kalau petugas kurang dan alat tidak memadai, risiko kematian meningkat. Ini butuh langkah serius lewat intervensi anggaran,” tegasnya.
Andi juga menyoroti pentingnya sistem rujukan berbasis digital. Ia menyarankan agar data ibu hamil berisiko tinggi dan bayi dengan gangguan tumbuh kembang tersedia secara real-time untuk mempercepat intervensi.
“Rujukan manual sudah tidak relevan. Kita dorong digitalisasi agar tindakan cepat bisa diambil. Menunggu laporan tahunan hanya memperburuk situasi,” katanya.
Selain penguatan layanan medis, Andi juga menilai bahwa kampanye edukasi kepada masyarakat harus lebih massif. Ia menyayangkan masih banyak ibu hamil yang belum paham soal tanda bahaya kehamilan atau pentingnya nutrisi.
“Kita perlu memastikan semua ibu tahu kapan harus ke fasilitas kesehatan dan apa yang harus diwaspadai selama kehamilan,” tambahnya.
Data Dinas Kesehatan Kaltim hingga Oktober 2024 menunjukkan masih tingginya jumlah kematian: 57 ibu, 394 neonatal, 464 bayi, dan 699 kematian perinatal. Fakta ini, kata Andi, harus jadi pemicu bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi yang lebih menyeluruh.
“Ini bukan sekadar angka. Ini tentang kehidupan dan masa depan generasi kita,” tutup politisi muda tersebut. (ADV/CB/NN)
Editor: Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
