SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyatakan setuju dengan kebijakan larangan penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang. Kebijakan ini mengacu pada arahan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, saat kunjungan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Yenni menilai pengaturan jalur khusus hauling bagi truk tambang sangat penting untuk melindungi keselamatan warga yang kerap terdampak aktivitas kendaraan berat di jalan umum.
“Saya mendukung kebijakan ini, tapi jangan hanya menjadi wacana. Regulasi yang jelas harus segera diterbitkan dan ditegakkan secara ketat,” ungkap Yenni.
Ia juga menyoroti kondisi jalur dari Muara Komam menuju Desa Batu Kajang di Kabupaten Paser yang memiliki medan sulit, termasuk tanjakan dan tikungan tajam, yang berisiko tinggi terjadi kecelakaan apabila terus dilalui truk tambang.
“Saya sudah turun langsung ke lokasi dan melihat betapa berbahayanya jalur itu jika terus dilewati kendaraan tambang berkapasitas besar. Ini bukan sekadar persoalan jalan, tapi menyangkut keselamatan warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yenni menyinggung kasus pembunuhan yang diduga terkait konflik tambang dan hingga kini belum tuntas secara hukum.
Ia mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan untuk mencegah keresahan masyarakat.
“Kami ingin memastikan proses hukum berjalan dengan terbuka dan cepat, agar masyarakat tetap merasa aman dan percaya pada penegakan hukum,” pungkasnya. (ADV/CB/NN)
Editor: Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0N
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
