SAMARINDA – Kekhawatiran atas penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur pada tahun 2026 mulai disuarakan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Menurutnya, penurunan ini bisa memengaruhi kelangsungan pembangunan di daerah. Informasi yang dihimpun, APBD Kaltim diperkirakan akan terkoreksi dari semula Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun pada 2026. Salah satu penyebab utamanya adalah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat.
Hamas, sapaan akrabnya, menjelaskan meskipun total APBD tersebut mencapai Rp18 triliun, pengelolaan dana tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Pasalnya, anggaran tersebut masih harus dibagi ke seluruh kabupaten dan kota yang ada.
“Yang Rp18 triliun itu tidak dimiliki seluruhnya oleh APBD provinsi, karena terbagi lagi untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim,” ujar Hamas saat ditemui, Sabtu (10/5/2025).
Untuk menyikapi kondisi ini, Hamas mengimbau Pemprov Kaltim agar mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang tersedia. Menurutnya, langkah efisiensi anggaran harus diterapkan tanpa mengganggu jalannya program prioritas yang telah direncanakan.
Ia pun mencontohkan salah satu bentuk efisiensi yang bisa dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah sebagai lokasi kegiatan, demi memangkas biaya operasional yang dinilai masih bisa ditekan.
Langkah-langkah penghematan ini diharapkan dapat membantu Pemprov dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. (ADV/CB/NN)
Editor: Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0N
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
