PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Komisi I terus mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera merealisasikan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Waru. Pembangunan fasilitas ini dipandang krusial sebagai solusi jangka panjang untuk menstabilkan harga jual ikan dan menjamin kesejahteraan ekonomi nelayan setempat.
Menurut Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, lokasi spesifik yang diusulkan untuk TPI berada di wilayah Sungai Tunan, Kelurahan Waru. Pihaknya menargetkan agar pembangunan fasilitas vital ini dapat mulai terwujud pada tahun anggaran 2026.
“Posisi yang kita usulkan itu berada di wilayah Sungai Tunan. Kita harapkan tahun 2026 sudah terwujud,” ujarnya pada Sabtu (29/11/2025).
Pemilihan lokasi di dekat muara Sungai Masur didasarkan pada pertimbangan teknis yang kuat, yaitu kondisi alur sungai yang lebih aman dan mudah diakses oleh kapal-kapal nelayan. Selain TPI, rencana besar di lokasi tersebut juga mencakup pembangunan fasilitas pendukung penting lainnya, yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan pabrik es balok.
Ishaq Rahman menegaskan bahwa hambatan utama yang selama ini menghalangi realisasi proyek adalah keterbatasan alokasi anggaran daerah. Namun, ia kini menyampaikan optimisme baru, sebab Pemkab telah berhasil mengantongi dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Keberadaan TPI dan fasilitas pendukungnya dinilai akan memberikan kepastian harga yang selama ini menjadi permasalahan utama para nelayan.
“Kalau ada TPI, harga ikan bisa terkontrol. Nelayan mendapat jaminan. Dampak ini nantinya akan langsung terasa di fasilitas tersebut terhadap peningkatan pendapatan nelayan di PPU,” terangnya.
Selain infrastruktur TPI, DPRD PPU juga menyoroti masalah bahan bakar minyak (BBM) yang terus membebani biaya operasional nelayan. Saat ini, nelayan terpaksa membeli BBM dengan harga normal di kisaran Rp 12.000 hingga Rp 12.500 per liter.
Oleh karena itu, DPRD mendesak Pemkab untuk mempercepat realisasi penyaluran BBM bersubsidi melalui SPBN yang direncanakan, serta meningkatkan komunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Ishaq Rahman menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali orientasi kebijakan fiskal PPU ke depan. Ia menekankan bahwa fokus anggaran harus bergeser untuk mendukung sektor-sektor produktif.
“Ini perhatian kami terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan fiskal hari ini harus menaruh fokus pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata,” tegasnya. (CB/AJI)
Reporter : Aji Yudha
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
