PENAJAM – Dalam rangka upaya pencegahan dan penurunan angka stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak dan angka kematian ibu (AKI) – Angka Kematian Bayi (AKB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor yang bertempat di Ruang Pertemuan Lantai I Kantor Dinkes, Rabu (14/9) kemarin.
Dalam Rapat Koordinasi itu, Dinkes Kabupaten PPU mengundang puluhan Babinsa dan Bhabinkambtibmas untuk membahas persoalan tentang pencegahan angka Stunting di wilayah Kabupaten PPU.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinkes Kabupaten PPU dr. Grace Janse Makisurat, Komandan Kodim 0913/PPU Letkol Inf Arfan Affandi, Kapolres AKBP Hendrik Eka Bahalwan dan jajaran pejabat terkait.
Melalui Kabid Kesmas Dinkes PPU Ariyani menyebutkan sebanyak 60 personel yang terdiri dari Babinsa dan Bhabinkambtibmas se kabupaten PPU akan ditugaskan untuk membantu dan mengawasi masyarakat di masing-masing wilayah dalam upaya penurunan angka stunting.
“Mereka bagian dari bapak asuh stunting, tugas mereka adalah untuk membantu dan mengawasi masyarakat, datang ke Posyandu, kolaborasi pembinaan dengan puskesmas dalam rangka pencegahan stunting,” tutur Ariyani.
Sementara itu, Dandim 0913/PPU, Letkol Inf Arfan Affandi mengatakan upaya penurunan angka stunting menjadi hal yang sangat penting. Pencegahan stunting harus diawali pada masa kehamilan dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil.
“Langkah awal dimulai dari ibu hamil untuk mencegah timbulnya stanting pada saat ibu hamil sampai melahirkan sehingga perlu diberikan kebutuhan gizi yang baik, pola hidup sehat untuk masyarakat. Untuk itu perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana caranya untuk hidup sehat itu dimulai dari usia dini terutama pada wanita,” kata Dandim.
Dandim meminta kepada seluruh masyarakat untuk menyamakan frekuensi, perspektif, visi dan misi yang sama agar melakukan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka upaya melakukan penurunan angka stunting di Kabupaten PPU.
Ditempat yang sama Kapolres AKBP Hendrik Eka Bahalwan mengatakan kasus stunting di Kabupaten PPU muncul karena beberapa faktor, salah satunya adalah sanitasi yang buruk. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan air bersih dapat menimbulkan risiko stunting pada balita.
Kapolres menyebutkan masih banyak masyarakat yang tinggal di pesisir pantai yang diketahui bahwa sumber nutrisi justru melimpah dibanding dengan wilayah lain. Namun ternyata penyebab stunting bukan karena kekurangan nutrisi. Melainkan persoalan sanitasi.
“Ternyata penyebabnya bukan kekurangan nutrisi, tetapi karena masalah sanitasi. kita melihat tidak ada satu rumah digaris Pantai yang memenuhi kriteria rumah sehat. Di sini kita melihat ternyata stunting tidak hanya berbicara paradigma dan kurang gizi semata, tetapi sanitasi itu juga menyumbang 40% penyebab stunting,” ungkap Kapolres.
Kapolres mengatakan isu persoalan stunting di kabupaten PPU harus segera diatasi dengan melakukan kolaborasi bersama dengan semua pihak.
“Kami bersama pak Dandim mendorong leading sektor di daerah yang memiliki isu-isu tersebut untuk berkolaborasi karena kami memiliki pasukan bagaimana kami mengedukasi Masyarakat mulai dari anak Perempuan usia subur, bagaimana ritmenya, memasuki masa pernikahan, masa kehamilan, dan pasca melahirkan,”tuturnya.
Berikut adalah data persentase angka stunting Balita Pendek dan Sangat Pendek yang dihimpun melalui Dinas Kesehatan Kabupaten PPU pada Juli 2023.
1. Babulu : 17,5 %
2. Sebakung jaya : 17,5 %
3. Waru : 7,2 %
4. Penajam : 24,5 %
5. Petung : 2,4 %
6. Sotek : 21,3 %
7. Sepaku 1, : 21,2%
8. Sepaku 3, : 16,6 %
9. Maridan : 17,2 %
10. Semoi 2, : 7,9%
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
