PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syarifudin HR kembali menggaungkan program pembangunan Water Front City untuk segera dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.
“Pemkab PPU harus melanjutkan program pembangunan Water Front City,” ucap Syarifudin HR, Selasa (30/4/2024).
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna Pandangan Terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati PPU Tahun Anggaran 2023 lalu, proyek pembangunan Water Front City merupakan salah satu rekomendasi dari DPRD Kabupaten PPU ke Pemda.
Pemerintah daerah telah melakukan perencanaan pembangunan Water Front City. Proyek ini telah dicanangkan Pemda pada 2015 lalu atau di masa kepemimpinan Bupati PPU Periode 2013-2018, Yusran Aspar.
“Water Front City memang harus dilanjutkan. Karena, ini merupakan perencanaan kota masa depan PPU,” kata Syarifuddin.
Menurut Politisi Partai Demokrat itu, proyek pembangunan Water Front City yang telah dicanangkan pemda sangat relevan untuk dilanjutkan supaya nantinya pembangunan PPU sebagai daerah penyangga tidak terlalu jomplang dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku.
“Water Front City harus dilanjutkan untuk imbangi keberadaan IKN,” kata dia.
Ditambahkan Syarifuddin, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu pendukung program pembangunan Water Front City.
Ia menyebut, keberadaan Coastal Road atau jalan pesisir Kecamatan Penajam menjadi infrastruktur utama pendukung program pembangunan Water Front City. Namu jalan tersebut juga belum rampung. Juga dengan rencana Pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan juga masih belum direalisasikan pemerintah.
“Sejumlah infrastruktur pendukung lainnya juga harus segera diselesaikan pemerintah,salah satunya adalah Coastal Road, meskipun hampir setiap tahun dialokasikan anggaran untuk lanjutan Coastal Road, tetapi belum juga rampung,” jelasnya.
Syahruddiin berharap, kepada Bupati dan Wakil Bupati PPU yang terpilih pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung 27 November 2024 nanti. Mereka wajib memiliki komitmen untuk melanjutkan perencanaan pembangunan Water Front City.
“Jika nanti ada calon bupati dan wakil bupati, kemudian tidak bersedia melanjutkan Water Front City, jangan dipilih. Karena Water Front City ini merupakan perencanaan pembangunan kota masa depan PPU,” pungkasnya. (ADV/CB/Admin01)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
