PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Andi Yusuf, menyoroti distribusi kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sebagian besar didominasi oleh jurusan teknis.
Ia menjelaskan bahwa hal ini telah melalui analisa dari beban kerja yang dilakukan oleh Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU.
“Rumusan terkait penentuan kuota CPNS sudah menjadi kewenangan Ortal dan BKPSDM. Kami di DPRD tidak bisa ikut campur, karena keputusan ini berdasarkan analisa kebutuhan kerja. Namun, jika diperlukan, kami siap mendukung secara politis untuk mendapatkan tambahan kuota dari pemerintah pusat,” kata Andi Yusuf di Kantor DPRD PPU, Senin (9/9/2024).
Andi Yusuf juga menekankan pentingnya penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khususnya untuk tenaga pengajar di PPU. Menurutnya, saat ini kuota yang diberikan pusat untuk P3K di bidang pendidikan masih jauh dari cukup.
“Kuota yang diberikan untuk P3K guru hanya sekitar 300, namun yang terpenuhi hanya 150. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah pusat menambah kuota tersebut agar kebutuhan tenaga pengajar di PPU terpenuhi,” jelasnya.
Ia juga berharap adanya kebijakan yang lebih fleksibel terkait syarat perekrutan P3K guru, khususnya terkait persyaratan minimal dua tahun pengalaman sebelum mengikuti tes P3K.
“Kami mengharapkan kebijakan yang lebih berpihak kepada guru-guru di daerah agar tidak ada syarat yang terlalu membatasi mereka, seperti pengalaman kerja minimal dua tahun. Kami mohon pemerintah pusat memberikan kelonggaran dalam hal ini,” tutup Andi Yusuf. (ADV/CB/DADM)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
