PENAJAM— Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, melihat potensi besar bagi desa-desa di wilayah Benuo Taka untuk mendirikan koperasi unit desa (KUD) yang berdaya, mampu memenuhi kebutuhan warganya secara independen. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada soliditas pengurus, partisipasi aktif masyarakat, dan pengelolaan yang profesional.
Thohiron menjelaskan bahwa KUD yang dikelola dengan baik dapat menjadi solusi untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat desa, mulai dari obat-obatan hingga pupuk dan sandang.
“Desa sebenarnya bisa membentuk koperasi unit desa untuk melayani berbagai kebutuhan warga. Tetapi masalahnya saat ini justru berada di pengelolaan,” ujarnya. Rabu (23/4).
Lebih lanjut, Thohiron menyoroti permasalahan klasik yang menghambat perkembangan koperasi di PPU, yaitu lemahnya kepengurusan dan minimnya kepercayaan masyarakat. Pengalaman buruk di masa lalu turut menyumbang pada keraguan warga untuk kembali berpartisipasi aktif dalam gerakan koperasi.
“Banyak koperasi yang tidak berjalan maksimal karena lemahnya kepengurusan dan minimnya kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Padahal, menurutnya, dengan pengelolaan yang solid dan partisipasi penuh anggota, koperasi berpotensi menjadi pilar utama ekonomi desa.
“Semua warga desa harus menjadi anggota, dan kebutuhan mereka dipenuhi lewat koperasi. Tapi ini hanya bisa terwujud kalau pengurusnya kompak dan masyarakat memiliki pandangan yang sama dalam membesarkan koperasi tersebut,” tegasnya.
Tantangan lain yang disoroti adalah sensitivitas masyarakat terhadap selisih harga, meskipun kecil. Thohiron menilai hal ini dapat menjadi kendala bagi loyalitas anggota koperasi jika tidak diimbangi dengan pemahaman kolektif mengenai pentingnya membangun ekonomi secara bersama-sama.
“Selisih harga seribu rupiah saja bisa membuat orang pindah ke toko lain. Padahal, keberhasilan koperasi tergantung pada loyalitas dan konsistensi anggotanya,” imbuhnya.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Thohiron menekankan pentingnya kompetensi pengurus koperasi, terutama dalam aspek kewirausahaan dan pengelolaan usaha. Tanpa kemampuan yang memadai, koperasi akan kesulitan untuk bersaing dan bertahan dalam jangka panjang.
Menyikapi hal ini, DPRD PPU mendorong pemerintah daerah untuk aktif memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi para calon pengelola koperasi. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa koperasi-koperasi di desa dapat berkembang menjadi badan usaha ekonomi yang sehat dan mandiri, memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat desa. (ADV/CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
