Menu

Mode Gelap
Hujan Deras Sebabkan Banjir di Penajam, Ratusan Keluarga Mengungsi

Advertorial DPRD Kaltim

Ketua DPRD Kaltim Soroti Penyimpangan Aset Daerah yang Diubah Jadi Hotel Komersial

badge-check


					foto: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud (Dok.Istimewa) Perbesar

foto: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud (Dok.Istimewa)

SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, angkat bicara terkait dugaan penyimpangan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim yang kini beroperasi sebagai hotel komersial di Kota Balikpapan. Ia menyebut alih fungsi bangunan yang semula rumah singgah milik pemerintah menjadi Hotel Royal Suite sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap perjanjian kerja sama.

“Ada indikasi pelanggaran dalam kontrak. Fungsi aset telah berubah, kewajiban tidak dijalankan, dan situasi ini dibiarkan tanpa pengawasan bertahun-tahun,” kata Hasanuddin, Minggu (18/5/2025).

Politikus Golkar yang akrab disapa Hamas itu menilai, kondisi tersebut mencerminkan bentuk wanprestasi dan kelalaian pemerintah dalam mengawasi aset strategis daerah. Ia menyayangkan sikap pasif Pemprov yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola aset negara.

“Pemerintah seolah menutup mata. Padahal ini bisa berdampak pada hilangnya potensi pendapatan daerah. Perlu segera dilakukan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi kerugian,” ujarnya.

Hamas menyarankan agar audit dilakukan oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menjamin obyektivitas dan akuntabilitas.

Selain itu, ia menegaskan agar Pemprov tidak memperpanjang atau melanjutkan kerja sama dengan pihak pengelola jika tidak ada perubahan mendasar dalam cara mereka memenuhi kewajiban kontraktual.

“Pengelolaan aset daerah harus menjunjung prinsip profesionalisme dan transparansi. Jangan sampai aset strategis justru dikuasai dan dimanfaatkan secara sepihak,” tegasnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap aset negara tidak bisa hanya bersifat administratif, melainkan harus menjadi cerminan integritas dalam tata kelola pemerintahan.

DPRD, kata Hamas, akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari semua pihak terkait. (ADV/CB/QLA)

Penulis : QLA

Editor   : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

 

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

DPRD Kaltim Soroti Lemahnya Peran Daerah Tangani Sengketa Lahan

28 Mei 2025 - 16:00 WITA

Jelang Iduladha, DPRD Kaltim Ingatkan Waspada PMK

28 Mei 2025 - 15:57 WITA

Janji Bengkel Gratis Tak Jelas, DPRD Kaltim Ancam Evaluasi Manajemen Pertamina

28 Mei 2025 - 15:51 WITA

Banjir Lagi, Legislator Samarinda: Pemerintah Gagal Tata Kota

27 Mei 2025 - 17:48 WITA

100 Hari Rudy-Seno, DPRD Kaltim Soroti Tahap Awal Pergerakan Strategis

27 Mei 2025 - 17:37 WITA

Trending di Advertorial DPRD Kaltim