Menu

Mode Gelap
Hujan Deras Sebabkan Banjir di Penajam, Ratusan Keluarga Mengungsi

ADVERTORIAL KOMINFO PPU

Pemkab PPU Lakukan Pemerataan Pegawai, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

badge-check


					Foto : Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM PPU, Ainie, saat bertemu di Pemkab PPU, (Dok : CahayaBorneo/AJI) Perbesar

Foto : Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM PPU, Ainie, saat bertemu di Pemkab PPU, (Dok : CahayaBorneo/AJI)

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah gencar melakukan penataan kepegawaian di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah strategis ini diambil untuk mengoptimalkan distribusi sumber daya manusia dan memastikan efisiensi pelayanan publik. Penataan kepegawaian ini merupakan kolaborasi antara BKPSDM dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU.

Fokus utama mereka adalah mengidentifikasi OPD yang mengalami surplus pegawai serta OPD yang masih kekurangan tenaga kerja.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM PPU, Ainie, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan instruksi langsung dari Bupati PPU.

“Penataan ulang kepegawaian ini dilakukan untuk menghindari adanya OPD atau bagian yang kelebihan pegawai. Tujuannya jelas, yakni mencapai pemerataan yang proporsional di setiap instansi,” terangnya pada Minggu (29/6/2025).

Lebih lanjut, Ainie mengungkapkan bahwa OPD yang teridentifikasi memiliki kelebihan pegawai akan didistribusikan ke instansi yang membutuhkan. Proses ini diawali dengan permintaan data kepegawaian dari seluruh OPD.

“BKPSDM telah meminta seluruh OPD untuk memberikan data-data pegawai, setelah data terkumpul, tim gabungan akan melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan dan kinerja pegawai di masing-masing OPD,” jelasnya.

Jika hasil analisis menunjukkan adanya kelebihan pegawai di suatu OPD, maka pegawai tersebut akan dipindahkan atau digeser ke OPD yang dinilai masih kekurangan tenaga. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan setiap lini pemerintahan memiliki jumlah personel yang memadai.

Ainie menegaskan bahwa penataan kepegawaian ini adalah salah satu upaya krusial pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kalau ada dinas yang kekurangan pegawai, tentu akan mempengaruhi terhadap pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/CB/AJI)

Reporter   : Aji Yudha

Editor        : Nanabq

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Wakil Bupati PPU Dukung Pembentukan Bepro di Kabupaten PPU, Pemuda harus berdampak!

29 Juni 2025 - 19:31 WITA

Polres PPU Gelar Patroli Dialogis, Sampaikan Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

29 Juni 2025 - 13:27 WITA

Trofeo Sepak Bola di IKN, Polres PPU Gelorakan Semangat Bhayangkara

29 Juni 2025 - 13:19 WITA

Pemkab PPU Luncurkan KPC untuk Dukung Pendidikan Siswa

29 Juni 2025 - 13:13 WITA

PPU FEST 3 dan KEJAM REBORN Jadi Simbol Semangat Kolaborasi dan Cinta Daerah di Penajam Paser Utara

29 Juni 2025 - 08:27 WITA

Trending di ADVERTORIAL KOMINFO PPU