PENAJAM – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kini memasuki tahap akhir persiapan. Pemerintah daerah tinggal menunggu finalisasi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta kepastian perencanaan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) PPU, Ainie, mengatakan berbagai persiapan pembangunan telah dilakukan selama beberapa bulan. Persiapan tersebut mencakup administrasi, lahan, hingga sejumlah kebutuhan pendukung lainnya.
“Beberapa bulan kita lakukan persiapan secara administrasi, mulai dari lahan dan persiapan lainnya. Sampai saat ini kita menunggu finalisasi AMDAL,” kata Ainie saat diwawancarai awak media, Rabu (9/9/2026).
Menurut Ainie, proses finalisasi dokumen lingkungan masih berkaitan dengan kepastian perencanaan teknis dari Kementerian PU. Perencanaan tersebut diperlukan sebagai acuan agar pekerjaan pembangunan di lapangan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Salah satu pekerjaan yang menunggu kepastian desain teknis adalah pembersihan dan pematangan lahan, termasuk pekerjaan pemotongan dan pengurukan tanah atau cut and fill.
Dinas PU PPU, kata dia, pada prinsipnya telah siap menjalankan pekerjaan tersebut. Namun, pelaksanaan tetap harus menunggu perencanaan yang jelas, terutama mengenai bagian lahan yang harus diratakan serta kedalaman pemotongan maupun pengurukan tanah.
“Kalau di lapangan harus jelas berapa kedalaman yang mau diratakan, posisi mana saja yang harus diluruskan. Supaya tidak kerja dua kali. Makanya kita masih menunggu dari Kementerian PU untuk perencanaannya,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Ainie menyebut anggaran pembangunan Sekolah Rakyat bersumber dari Kementerian PU. Namun, pemerintah daerah belum dapat menyampaikan nominal anggaran karena alokasi tersebut masih menunggu penetapan dan masuk dalam anggaran kementerian.
“Anggaran itu untuk pembangunan ada di kementerian. Kemarin sudah sempat diinformasikan, tapi belum bisa kita sebutkan berapa. Nanti setelah ditetapkan dan sudah masuk di anggaran Kementerian PU baru bisa kita sampaikan,” ujarnya.
Pembangunan nantinya juga tidak dikerjakan langsung oleh Pemkab PPU. Pelaksanaan fisik dilakukan Kementerian PU melalui satuan kerja (Satker) yang menangani sarana dan prasarana di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Satker tersebut berkedudukan di Samarinda dan akan menjadi pihak yang menangani pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat di Lawe-Lawe.
“Yang mengerjakan langsung dari Kementerian PU, lewat Satker. Kalau di perwakilan Kalimantan Timur ada di Samarinda, namanya Satker Sarana dan Prasarana,” terangnya.
Dalam tahap persiapan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU turut dilibatkan sesuai tugas masing-masing. Dinas PU menangani aspek teknis pembangunan, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkaitan dengan dokumen lingkungan.
Ainie memastikan seluruh persiapan administrasi yang diperlukan telah diinventarisasi dan dinyatakan lengkap. Dengan demikian, tahapan yang masih harus diselesaikan saat ini berfokus pada finalisasi dokumen AMDAL.
“Setelah kita inventarisir semua, sudah dinyatakan lengkap dan tinggal finalisasi untuk dokumen AMDAL,” pungkasnya. (adv/cb)
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!