PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat pengelolaan data produksi dan kebutuhan pangan untuk menjaga ketersediaan stok sekaligus mengendalikan pergerakan harga komoditas di pasaran.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU, Hadi Saputro, mengatakan pergerakan harga pangan pokok tidak terlepas dari kondisi produksi dan pasokan dari daerah lain.
Menurutnya, kemarau yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Jawa dan Sulawesi, turut memengaruhi pasokan komoditas pangan yang didatangkan dari luar daerah.
“Memang kebutuhan pangan pokok itu bergerak, ada yang naik dan ada yang turun. Karena kondisi di Pulau Jawa dan Sulawesi juga sama-sama mengalami kemarau,” kata Hadi, Senin (31/8/2026).
Meski demikian, kata Hadi sejumlah komoditas yang diproduksi di PPU seperti sayur-mayur, cabai dan padi dinilai masih relatif stabil karena pasokannya berasal dari produksi lokal.
Untuk menjaga kestabilan pangan, Pemkab PPU juga mulai memperkuat kerja sama antardaerah. Sebelumnya, Pemkab PPU telah menjalin kerja sama dengan Kabupaten Toba di Sumatera dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
Selain itu, Pemkab PPU menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan melalui program Manuntung bersama kelompok dan asosiasi pedagang pasar.
Hadi menyebut kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan ketersediaan komoditas sekaligus menjaga harga pangan agar tetap terkendali.
“kita juga sudah bekerjasama dengan Kota Balikpapan, melalui manuntung, dengan Kelompok Asosiasi Pedangkan Pasar. Nah, kemarin kami juga sudah merapatkan, kami sudah diskusi dengan asosiasi dan juga teman-teman, OPD terkait dengan langkah-langkah kita yang pertama,” kata dia.
Hadi mengatakan, salah satu langkah yang kini didorong Pemkab PPU adalah membangun sistem pendataan produksi pangan yang lebih akurat.
Data tersebut mencakup rencana tanam dan rencana panen setiap komoditas. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui jumlah produksi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.
“Kita ingin penentuan harga komoditas pangan, khususnya yang ada di Penajam, kita kelola sendiri. Catatannya, kita harus memberikan informasi terkait rencana tanam dari Dinas Pertanian, termasuk rencana panen per komoditas,” jelasnya.
Menurut Hadi, pendataan penting dilakukan karena selama ini sebagian hasil produksi petani PPU masih dipasarkan langsung ke Balikpapan sehingga tidak seluruhnya tercatat sebagai pasokan lokal.
Padahal, data produksi yang akurat dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan harga dan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen.
“Jadi kita bisa tahu stok kita berapa dibandingkan dengan kebutuhan harian, mingguan, bulanan dan tahunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, harga komoditas di tingkat konsumen harus tetap menguntungkan petani, namun tidak sampai membebani masyarakat.
“Harapannya harga ini tetap menguntungkan petani, tapi tidak memberatkan konsumen,” tegas Hadi.
Selain komoditas pertanian, Pemkab PPU juga memperhatikan sektor perikanan sebagai salah satu sumber pasokan pangan masyarakat.
Hadi mengatakan, kondisi angin selatan dan gelombang laut yang cukup besar berpotensi memengaruhi produksi perikanan laut. Karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi perikanan darat, seperti budidaya ikan nila, lele dan bandeng.
“Kita juga sudah rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk perikanan. Kalau perikanan laut sekarang sedang angin selatan dan ombak besar, bagaimana produksi perikanan darat seperti nila, lele dan bandeng. Ini yang kita coba genjot,” paparnya. (ADV/CB)
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!