PENAJAM – Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal melaksanakan sosialisasi terkait program Data Desa Presisi (DDP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Sosialisasi menghadirkan narasumber yang kompeten dari Institut Pertanian Bogor (IPB University) yakni Dekan Fakultas Ekologi Manusia yaitu Dr. Sofyan Sjaf bersama tim. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dari Pemerintah PPU, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU dan Lurah serta Kepala Desa (Kades) di PPU.
Program DDP merupakan upaya menghadirkan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa. Data itu diperoleh menggunakan pendekatan drone participatory mapping (DPM) approach. Data itu akan diambil, divalidasi dan diverifikasi oleh warga desa dan dibantu oleh akademisi IPB University.
Keunggulan dari DDP adalah untuk menghadirkan data akurat bagi Indonesia, kemudian dapat membantu penyelesaian konflik terkait dengan pertanahan di desa, dan membantu perencanaan pembangunan desa.
Pj. Gubernur Kaltim Akmal mengatakan program ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Perpres ini merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistik.
“Kita ingin kedepan itu proyek pembangunan berbasis data,” ujar Akmal usai membuka kegiatan sosialisasi program data desa presisi di lantai III, Gedung Bupati PPU, Senin (23/10/2023).
Terlebih, sebagian wilayah Kabupaten PPU yakni Kecamatan Sepaku sudah ditetapkan sebagai wilayah Ibu Kota Negara baru yang berna, Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN juga saat ini telah dikebut oleh pemerintah pusat.
Akmal berharap daerah-daerah mitra seperti Kabupaten PPU, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dapat tumbuh bersama untuk membangun daerah seiring berjalannya pembangunan IKN.
“Kita ingin daerah-daerah mitra (IKN) juga bertumbuh bersama, sehinggga sangat penting kita membangun daerah-daerah penyangga IKN degan menyiapkan data yang akurat,” ucapnya.
Dijelaskan Alkan, Program DDP bertujuan untuk memetakan berbagai sektor yang tersebar di empat desa yang berada di wilayah delienasi IKN di Kabupaten PPU. Pendataan itu mencakup berbagai sektor seperti pelayanan publik, konektivitas, sarana dan prasarana kesehatan hingga pendidikan.
“Itulah kenapa saya minta 54 desa/keluarahan yang ada di PPU menjadi percontohan dulu (pilot project). Setelah itu kita coba di Kutai Kartanegara, Kutai Barat. Sehingga nanti pembangunan di daerah penyangga ini betul-betul tepat sasaran,” ucapnya. (*)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
