PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengadakan kegiatan monitoring terpadu terkait Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kantor Bupati PPU, hari Selasa (9/7/2024).
Kegiatan ini dilakukan sebagai respons terhadap instruksi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak.
Hadir dalam kegiatan tersebut adalah tim terpadu dari pusat, termasuk perwakilan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sekretaris Kabinet, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Saat ini, PPU telah tiga kali mendapatkan predikat evaluasi KLA, dengan harapan naik ke predikat tertinggi yaitu Nindya,” kata Sekretaris Daerah PPU, Tohar, kepada Media Cahaya Borneo.
Dalam evaluasi tersebut, ditemukan dua hal yang perlu segera ditindaklanjuti. Pertama, terkait dukungan dan informasi dari unit kerja yang belum masuk dalam laporan KLA karena tidak bersentuhan langsung.
“Kami telah menyediakan layanan jemput untuk mengurangi kesenjangan ini,” tambah Tohar.
Kedua, terkait identitas anak-anak yang harus segera didaftarkan setelah keluar dari rumah sakit. “Penting bagi kami untuk memastikan setiap anak memiliki identitas yang tercatat dalam sistem pemerintah,” jelasnya.
Tohar juga menambahkan bahwa PPU akan terus meningkatkan program dan kegiatan untuk memperbaiki indikator KLA yang telah ditetapkan. (ADV/CB/DADM)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
