PENAJAM – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut positif wacana penghapusan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.
“Dengan meyakini bahwa perubahan sistem ini merupakan langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh masyarakat,” ujar Andi Selasa (03/12/2024).
Andi Singkerru menjelaskan bahwa meskipun belum ada peraturan resmi mengenai penghapusan sistem zonasi, Disdikpora PPU berkomitmen untuk mengikuti arahan pemerintah pusat. Pihaknya siap menyesuaikan diri dengan sistem baru yang akan diterapkan.
“Kami akan terus memantau perkembangan terkait kebijakan ini dan siap melaksanakannya jika sudah ada petunjuk teknis yang jelas,” jelas Andi.
Penghapusan sistem zonasi diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi peserta didik dan orang tua dalam memilih sekolah. Dengan demikian, setiap siswa berpeluang untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, sistem yang baru ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah.
Andi Singkerru mengakui bahwa sistem zonasi sebelumnya memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah adanya pembatasan pilihan sekolah bagi peserta didik. Hal ini seringkali menimbulkan kecemasan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dengan adanya perubahan sistem, diharapkan permasalahan tersebut dapat teratasi.
“Meskipun sistem zonasi memiliki sejumlah kelemahan, namun keberadaannya juga memiliki tujuan yang positif, yaitu untuk meratakan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, dalam merancang sistem baru, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mempertahankan tujuan tersebut,” tambah andi.
Disdikpora PPU berharap agar penghapusan sistem zonasi dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dan seluruh stakeholder terkait untuk menyukseskan implementasi kebijakan ini.
Beberapa kalangan menilai bahwa penghapusan sistem zonasi dapat memicu persaingan yang tidak sehat antar sekolah. Menanggapi hal ini, Andi Singkerru optimis bahwa dengan adanya pengawasan yang ketat dan mekanisme seleksi yang transparan, persaingan yang sehat justru dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
