Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

PENAJAM PASER UTARA

Pemkab PPU Resmi Lunasi Utang Rp348 Miliar ke PT SMI

badge-check


					Foto: Kepala BKAD PPU, Muhajir. (Dok. CahayaBorneo/AJI) Perbesar

Foto: Kepala BKAD PPU, Muhajir. (Dok. CahayaBorneo/AJI)

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi mengumumkan penuntasan seluruh kewajiban utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Langkah ini menandai berakhirnya beban finansial jangka panjang yang telah menjadi bagian dari struktur anggaran daerah selama hampir satu dekade terakhir.

Total pinjaman senilai Rp348 miliar tersebut akhirnya dinyatakan lunas sepenuhnya setelah pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran terakhir.

Penuntasan utang ini menjadi pencapaian signifikan bagi manajemen keuangan daerah di tengah upaya menjaga stabilitas fiskal di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhadjir, mengonfirmasi bahwa pelunasan terakhir telah dilakukan tepat pada 9 Februari 2026. Pembayaran final tersebut mencakup sisa pokok pinjaman beserta bunga yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

“Terakhir kita bayarkan hampir Rp15 miliar. Itu sudah termasuk pokok dan bunga. Dengan pembayaran ini, kewajiban kita ke SMI sudah selesai semua,” ungkapnya pada Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, Muhajir menjelaskan bahwa pinjaman tersebut merupakan komitmen jangka panjang yang telah dicicil secara bertahap selama delapan tahun.

Sejak awal pengajuan, skema pembayaran dilakukan dengan disiplin untuk memastikan tidak ada keterlambatan yang dapat mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dengan selesainya pembayaran pada awal tahun ini, kita memastikan bahwa tidak ada lagi sisa kewajiban yang menggantung pada tahun anggaran berjalan,” jelasnya.

Hal ini memberikan kepastian hukum dan finansial bagi Pemerintah Kabupaten PPU dalam menyusun rencana kerja pembangunan untuk periode mendatang tanpa terbebani cicilan utang lama.

Meskipun ruang fiskal kini lebih lega, Pemkab PPU menegaskan belum memiliki rencana untuk mengajukan pinjaman baru dalam waktu dekat. Muhajir menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang hati-hati.

“Mengingat struktur APBD masih sangat bergantung pada dana perimbangan dan dinamika transfer dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Aji Yudha

Editor: Syafika

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Ramadan 2026, Satlantas Polres PPU Perketat Patroli Blue Light

24 Februari 2026 - 18:57 WITA

Satlantas Polres PPU Prioritaskan ETLE Mobile, Tilang Elektronik Tekan Pelanggaran dan Kecelakaan

24 Februari 2026 - 18:22 WITA

Safari Ramadan 1447H Perdana Digelar di Rujab Bupati PPU

23 Februari 2026 - 20:42 WITA

Polres PPU dan Insan Pers Berbagi Takjil Ramadan 2026, Perkuat Sinergitas dan Kepedulian Sosial

23 Februari 2026 - 20:17 WITA

DPRD PPU Tekankan Pendekatan Sosial dalam Penyelesaian Tapal Batas Saloloang–Pejala

23 Februari 2026 - 16:31 WITA

Trending di PENAJAM PASER UTARA