PENAJAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) saat ini tengah menghadapi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan wilayah tersebut.
Kepala Bidang Bina Marga PUPR PPU, Petriandy Ponganton Pasulu, menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan jalan atau pembangunan infrastruktur lainnya di wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan IKN, pihaknya harus mendapatkan izin dari Otorita IKN.
“Karena mereka memiliki rencana sendiri terkait jalan dan lingkungan di sekitar Kecamatan Sepaku,” ujar Petriandy. Selasa (17/12/2024).
Lebih lanjut, Petriandy menyampaikan bahwa jika terdapat jalan lingkungan yang belum jelas status pengelolaannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan apakah jalan tersebut masuk dalam wilayah tanggung jawab Otorita IKN.
“Kami tidak ingin terjadi tumpang tindih pekerjaan dan pemborosan anggaran,” tegasnya.
Otorita IKN saat ini diketahui tengah fokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Sementara itu, untuk wilayah di luar KIPP, pembangunan infrastruktur masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten PPU.
“Untuk sementara, kami agak mengurangi kegiatan peningkatan infrastruktur di wilayah yang berpotensi masuk dalam wilayah IKN,” ungkapnya.
Hal ini untuk menghindari kejadian seperti yang pernah terjadi sebelumnya, di mana pembangunan sebuah sekolah harus dihentikan karena berdekatan dengan proyek pembangunan kanal. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
