CAHAYABORNEO.COM, PENAJAM – Penanganan stunting atau kekerdilan anak akibat asupan gizi menjadi salah satu program prioritas pembangunan desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mewajibkan seluruh desa yang ada di wilayah ini untuk mengalokasikan anggaran terkait dengan penanganan dan pencegahan stunting.
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa DPMD Kabupaten PPU Basri mengatakan program penanganan dan pencegahan stunting sudah lama telah dijalankan dan setiap desa wajib melaksanakan program tersebut.
“Sudah lama program ini ada, kalau di pemerintahan desa itu menjalankan dana desa itu sesuai dengan arahan Permendesa dan hampir setiap tahun ada program pencegahan stunting,” ucap Basri, Jumat (26/5/2023).
Basri menjelaskan, salah satu bukti keseriusan pemerintah pusat untuk menjalankan program stunting, pemerintah desa wajib menyalurkan dana desa yang bersumber dari APBN dengan melampirkan program mengenai stunting.
“Salah satu bukti keseriusan pemerintah pusat menangani program penanganan stunting adalah ketika pencairan dana desa tahap kedua harus ada laporan stunting dari pemerintah desa, itu menjadi syarat dan wajib,” tuturnya.
Dijelaskannya, program penanggulangan stunting wajib diprogramkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena permasalahan stunting menjadi masalah nasional yang harus ditangani lintas sektoral.
“Dari dana desa itu kewajiban mengalokasikan program sunting. Tapi rata-rata di pemerintah desa itu menganggarkan. Bervariasi sesuai kondisi di desa masing-masing. Mulai 30-Rp100 juta. Sesuai kondisi masing-masing terutama bagi yang banyak balita, semakin banyak balita semakin banyak desa menganggarkan,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, seluruh desa di PPU telah memprogramkan penanganan dan pencegahan anak stunting. Rata-rata kepala desa memprogramkan bantuan gizi tambahan bagi balita yang ada di desa setempat.
“Untuk program stunting dalam bentuk fisik seperti pembangunan posyandu, rehabilitasi posyandu dan lainnya sebagainya,” tuturnya. (ADV/CB)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
