PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Paser Utara (PPU) menunggu RTRW (rencana tata ruang wilayah) skala nasional dari pemerintah pusat seiring rencana pemindahan ibu kota nusantara (IKN).
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU Sudirman.
“Pemerintah pusat harus segera selesaikan RTRW skala nasional untuk wilayah ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Sudirman, Senin (21/11/2021).
Presiden Joko Widodo telah menetapkan ibu kota negara dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta tersebut, menurut Sudirman, bakal berdampak pada penyesuaian RTRW bagi kedua daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan ibu kota negara yang baru.
“Kawasan ibu kota negara di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara bakal menjadi wilayah pemerintah pusat,” ucapnya.
Sudirman berharap pemerintah pusat segera menentukan kawasan atau lokasi ibu kota negara agar kebijakan yang telah disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak tumpang-tindih dengan pemerintah pusat.
Intinya, lanjutnya, jangan sampai ada anggaran yang terbuang karena terjadi tumpang-tindih kebijakan, harus ada penyesuaian RTRW.
Selain itu, diharapkan dalam pembahasan RTRW ibu kota negara di tingkat pusat DPRD maupun Pemerintah Kabupaten PPU dilibatkan sebagai tuan rumah.
“RTRW sangat penting karena menyangkut pembangunan, sampai saat ini RTRW kabupaten masih gunakan yang lama menunggu penyesuaian RTRW skala nasional,” jelas Sudirman.
“Dan kami di daerah sangat ingin dilibatkan dalam pembahasan pembangunan ibu kota negara sebagai tuan rumah,” kata Sudirman lagi. (ADV/CB)
Tim Redaksi CahayaBornoe.com
