PENAJAM – Tingginya kasus alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan menjadi perhatian bagi Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Kalimantan Timu (Kaltim) Akmal Malik.
Akmal Malik mengaku risau terhadap tingginya kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit yang sering terjadi di kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Hal itu diungkapkan Akmal Malik saat menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kamis (28/12/2023).
“Salah satu kerisauan saya selama ini adalah tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit di Kecamatan Babulu,” kata Akmal Malik.
Dikatakan Malik, pemerintah juga tidak bisa melarang petani melakukan alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi perkebunan kelapa sawit. Karena, petani melakukan hal tersebut dengan alasan kebutuhan air untuk lahan pertanian belum memadai.
Pasalnya, saat ini petani masih mengandalkan tadah hujan untuk perairan lahan pertanian.
“Pemerintah tidak mungkin melarang masyarakat menanam sawit, karena itu hak masyarakat,” kata dia.
“Apalagi alasan masyarakat melakukan alih fungsi lahan karena ketersediaan air tidak mencukupi, karena itu kebutuhan air yang harus dibenahi,” tambahnya.
Terkait masalah perairan di Kecamatan Babulu, Akmal Malik mengungkapkan jika ia menerima keluhan para petani bahwa para petani mengaku tidak dapat menggarap lahan pertanian lantaran masalah perairan yang kurang memadai.
“Saya ingat betul bahasa petani di sini (Kecamatan Babulu). Kalau ada air, kami (petani) tidak akan menanam sawit dan kami akan bertani dengan baik. Nah, disitulah pemerintah harus hadir dalam memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian,” kata dia. (*)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
