PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah pintu gerbang bagi Ibukota Negara (IKN) Nusantara. Oleh karena itu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU mutlak harus segera dilakukan.
Perihal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK), Dr. Muhadjir Effendy saat Kunjungan kerja (Kunker) di PPU dalam rangka penanganan percepatan, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem yang digelar di Gedung serbaguna, kantor kelurahan Sotek, kecamatan Penajam, Selasa, (13/8/2024).
“Mulai dari ibu-ibu yang akan hamil, ibu-ibu hamil sampai balita dan nanti ketika sudah masuk sekolah, lembaga-lembaga Pendidikan di Kabupaten PPU harus segera diperbaiki dengan sebaik-baiknya agar SDM di PPU bisa mengisi peluang dan kesempatan kerja serta kebutuhan lapangan kerja yang ada di IKN,” kata Muhadjir Effendy.
Termasuk menurut dia, bahwa Kementerian PMK telah menginisiasi berdirinya perguruan tinggi swasta dari Jakarta di Kabupaten PPU untuk mempermudah anak-anak di daerah agar mendapatkan kesempatan pendidikan perguruan tinggi yang nantinya akan sangat dibutuhkan oleh IKN.
Muhadjir Effendy mengatakan bahwa IKN harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya kabupaten PPU. Oleh karena itu sudah harus disiapkan sejak saat ini generasi di PPU yang cerdas.
Agar dapat menunjang itu bagaimana kata Muhadjir, tentunya anak-anak harus diberikan makanan yang bergizi sejak dini minimal ada 4 unsur yang wajib terpenuhi yaitu proteinnya cukup, karbohidratnya, mineralnya dan vitamin nya.
“Ini adalah tugas kita bersama. Anak-anak kita ini dua puluh tahun mendatang harus bisa menjadi pengendali bagi daerah kita. Jangan sampai mereka-mereka ini hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” pinta dia.
Lebih jauh Muhadjir menambahkan berdasarkan laporan dari provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan 2022, prevalensi stunting di Kaltim masih tinggi dengan peningkatan sebesar 1,1 persen dari angka awal 22,8 persen menjadi 23,9 persen.
Kemudian pada tahun 2023 juga masih diangka 22 persen jumlah tersebut masih di atas rata-rata nasional.
“Artinya terkait persoalan stunting ini kita masih perlu kerja keras lagi walaupun menurut pengukuran Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) jumlah stunting di provinsi Kaltim sudah diangkat 18%,” bebernya.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan dialog bersama masyarakat dan dilanjutkan dengan penyerahan sejumlah bantuan kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Sotek oleh Menteri PMK RI.
Tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, Kepala Bapelitbang Kabupaten PPU, Tur Wahyu Sutrisno, Kepala Dinas Kesehatan PPU, Jansje Grace Makisurat dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (ADV/CB/HumasPPU)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
