PENAJAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengonfirmasi bahwa kuota pelatihan sertifikasi konstruksi tahun ini mengalami penurunan drastis yakni 100 kuota. Angka ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 475 kuota. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kepada 10 kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Bagian Fungsional Bidang Bina Konstruksi DPUPR PPU, Jessay Sarbarita Siregar, mengatakan ketiadaan bantuan dari Pemprov Kaltim memaksa DPUPR PPU untuk mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp 900 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan program sertifikasi konstruksi tahun ini.
“Kami belum tahu pasti penyebabnya, ada isu efisiensi dan lain-lain. Kami berharap dengan 100 kuota ini semua program bisa berjalan,” ujarnya, Rabu (19/2/02/2025).
Pelatihan sertifikasi ini dijadwalkan berlangsung setelah Idul Fitri atau awal April 2025. Tiga kelas telah disiapkan, masing-masing kelas akan menampung sekitar 35 peserta. Fokus utama program ini adalah sertifikasi bagi Penanggung Jawab Badan Usaha. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya saing kontraktor dan konsultan di PPU.
“Saya berharap, dengan adanya sertifikasi ini, tenaga kerja konstruksi lokal dapat lebih dimanfaatkan oleh badan usaha di daerah. Selain itu, sertifikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta daya saing industri konstruksi di PPU,” ungkapnya.
Meskipun kuota sertifikasi tahun ini menurun drastis, DPUPR PPU tetap optimis bahwa program ini akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri konstruksi di daerah. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan tenaga kerja konstruksi lokal semakin kompeten dan mampu bersaing di era globalisasi ini.
Penurunan kuota sertifikasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi DPUPR PPU. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk lebih memaksimalkan anggaran yang ada dan mencari solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi di PPU.
DPUPR PPU menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi di daerah. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, mereka tetap berupaya untuk menyelenggarakan program sertifikasi dengan sebaik-baiknya.
“Hal ini menunjukkan bahwa DPUPR PPU menyadari pentingnya investasi dalam sumber daya manusia untuk memajukan industri konstruksi di PPU,” pungkasnya. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
