PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berikan komitmen kuat dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja lokal di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Ketua DPRD PPU, Raup Muin menegaskan akan memprioritaskan keluhan masyarakat terkait dengan peluang kerja bagi warga lokal, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah penyangga IKN.
Keluhan masyarakat ini muncul dari warga Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Warga khawatir akan tersingkir dalam mendapatkan pekerjaan di proyek proyek IKN.
“PPU sebagai penyangga IKN, oleh karena itu prioritas para pekerja lokal hal ini merupakan harus dikedepankan, karena takutnya warga kita hanya bisa melihat pembangunannya saja tanpa ada campur tangan para pekerja lokal,” ujarnya, Kamis (26/2/2025).
Raup menyadari betul akan peran pentingnya dalam komunikasi antara Pemerintah dan rakyat terkait dengan pembangunan IKN. Ia bertekad akan mensosialisasikan informasi tersebut secara luas kepada masyarakat agar pekerjaan lokal dapat andil dalam pembangunan IKN.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU juga tidak tinggal diam, mereka telah mengambil langkah langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi peluang dan tantangan yang muncul seiring dengan pembangunan IKN. Program-program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi digencarkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Selain itu, DPRD PPU akan mengawal proses rekrutmen tenaga kerja di proyek-proyek IKN agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut mem prioritaskan warga lokal. Mereka akan mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang signifikan.
“Aspirasi warga akan kami diskusikan secara mendalam di DPRD nantinya. Kami berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan warga, dan kami akan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi,” tegas dia.
DPRD PPU juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan organisasi masyarakat, untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pencari kerja lokal. Mereka akan membantu para pencari kerja untuk mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi dan wawancara kerja.
Dengan berbagai upaya ini, DPRD PPU berharap dapat menciptakan lapangan kerja yang adil dan merata bagi masyarakat lokal di era pembangunan IKN.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat PPU dapat merasakan manfaat maksimal dari proyek nasional ini dan tidak terpinggirkan oleh arus pembangunan,” pungkasnya. (CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
