PENAJAM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memasang target ambisius untuk mencapai digitalisasi pembayaran pajak 100 persen.
Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, mengakui bahwa target ini tidak mudah, terutama dengan adanya tantangan literasi digital dan akses jaringan yang belum merata di wilayahnya.
“Saat ini, persentase pembayaran pajak secara digital masih 50 persen, sama dengan pembayaran manual. Kami ingin mencapai 100 persen digital, namun ini perlu dilakukan secara bertahap,” ungkap Hadi, Kamis (27/03/2025).
Menurut Hadi, tren pembayaran pajak digital terus menunjukkan peningkatan setiap periode pembayaran. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mempercepat digitalisasi sesuai dengan amanat Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama generasi X atau mereka yang berusia di atas 40 tahun. Selain itu, masih terdapat wilayah di PPU yang mengalami blank spot atau minim akses jaringan internet.
“Kami terus melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui media sosial maupun tatap muka, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembayaran pajak digital,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, Bapenda PPU menjalin kerja sama dengan Bank Kaltimtara dan perbankan lainnya di wilayah PPU. Selain pajak, Bapenda juga mulai menggerakkan digitalisasi retribusi, termasuk retribusi pasar.
“Kami mendorong pembayaran retribusi pasar menggunakan QRIS agar lebih transparan dan meminimalisir kebocoran, sekaligus memperkuat data pendapatan daerah,” tambahnya.
Khusus untuk sektor Minerba dan Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Hadi menyatakan bahwa sistem pembayaran digital telah diterapkan, terutama bagi perusahaan dan korporasi.
“Kami mewajibkan seluruh perusahaan untuk membayar pajak secara digital. Namun, untuk masyarakat umum, kendala literasi dan akses jaringan masih menjadi tantangan utama,” pungkasnya. (ADV/CB/AJI)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
