PENAJAM– Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten PPU untuk menginventarisasi kebutuhan dan persoalan pertanian saat datang musim kemarau.
Dikatakan Ketua DPRD PPU Syarifudin M Noor, beberapa petani di wilayah ini selama ini telah memanfaatkan teknologi mesin pompa untuk mengatasi pengairan tanaman padi di saat musim kemarau.
Namun, Syahrudin menilai penggunaan mesin pompa membutuhkan biaya operasional bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut menjadi salah satu keluhan petani lantaran harus merogoh kocek lebih dalam agar tanaman padi tidak mengalami gagal panen. Pasalnya, selama ini petani di Kabupaten PPU masih memanfaatkan tadah hujan.
“Jika masuk musim kemarau tentu operasional yang dikeluarkan petani lebih besar dari kondisi normal. Karena mereka menggunakan mesin pompa untuk mengairi lahan pertanian. Mengenai masalah yang dihadapi petani ini harusnya diinventarisir oleh Dinas Pertanian,” kata Syahrudin M Noor, Sabtu (25/11/2023).
Ketua DPRD PPU mendorong pemda untuk melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh petani. Hal ini dinilai Syahrudin sangat penting.
“Kondisi yang dialami petani saat ini bisa dijadikan acuan oleh pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan,” kata dia.
Dikatakan Syahrudin meminta khasnya bagi Dinas Pertanian harus lebih peka terhadap kondisi yang ada di lapangan untuk mengantisipasi musim kemarau di tahun berikutnya.
“Apa yang menjadi kebutuhan petani itu bisa diinventarisir,” kata dia.
Syahrudin menekankan, keluhan para petani harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan yang menyangkut dengan pertanian di PPU.
“Petani juga bisa menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah atau legislatif. Keluhan petani itu bisa jadi pertimbangan agar stabilitas pangan tetap terjaga,” tuturnya. (ADV/CB)
Tim Redaksi CahayaBorneo.com
