Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

PENAJAM PASER UTARA

Bupati Mudyat Tegaskan Evaluasi Menyeluruh Program MBG, Tunggu Arahan Pusat

badge-check


					Foto: Bupati PPU Mudyat Noor saat memberikan keterangan kepada awak media terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Graha Pemuda KM 9 Nipah-Nipah, Kamis (13/2/2026). (Dok. CB Media) Perbesar

Foto: Bupati PPU Mudyat Noor saat memberikan keterangan kepada awak media terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Graha Pemuda KM 9 Nipah-Nipah, Kamis (13/2/2026). (Dok. CB Media)

PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul adanya kasus gangguan kesehatan yang dialami sejumlah penerima manfaat program tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Mudyat usai melantik 160 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di Gedung Graha Pemuda KM 9 Nipah-Nipah, Kamis (13/2/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah telah menindaklanjuti kejadian tersebut dan saat ini masih menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah pusat.

“Dari pusat sudah ada surat pemberitahuan sementara. Kita evaluasi ulang dan menunggu arahan berikutnya,” ujarnya.

Mudyat menjelaskan, evaluasi akan difokuskan pada penguatan pengawasan di setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari pemeriksaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Ia menegaskan bahwa standar pelaksanaan sebenarnya telah tersedia, namun implementasi di lapangan perlu diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.

“Yang paling disorot itu prosesnya bagaimana pemeriksaan bahan, pengolahan makanan, dan seterusnya. Itu yang harus diperkuat,” tegasnya.

Terkait penanganan dampak yang timbul, Mudyat memastikan Pemkab PPU akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak. Sementara itu, pemerintah daerah tetap menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan maupun penyesuaian pelaksanaan program MBG.

Ia juga menegaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam program tersebut bersifat menjalankan dan memfasilitasi kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Karena itu, kewenangan untuk menentukan langkah lanjutan sepenuhnya berada di pemerintah pusat.

“Daerah ini sifatnya membantu dan memfasilitasi agar pelaksanaan berjalan. Keputusan akhirnya tetap dari pusat,” jelasnya.

Melalui evaluasi ini, Pemkab PPU berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan dapat berjalan lebih aman, tertib, dan sesuai standar, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi tersebut.  (*)

 

Editor: Syafika

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati PPU Tekankan Inovasi di Tengah Keterbatasan Anggaran

2 April 2026 - 20:25 WITA

LAKI PPU Desak Bupati Bentuk Tim Khusus untuk Sengketa Tapal Batas HGU PT STN

2 April 2026 - 20:17 WITA

Potensi Dana CSR di PPU Melimpah, Pemanfaatannya Masih Belum Optimal

2 April 2026 - 20:12 WITA

Minim Komitmen Perusahaan, Bupati PPU Soroti Lemahnya Kontribusi CSR untuk Pembangunan

31 Maret 2026 - 21:12 WITA

Pemkab PPU Terjerat Utang Rp200 Miliar, Proyek 2026 Terancam Mandek

31 Maret 2026 - 21:07 WITA

Trending di PENAJAM PASER UTARA