MAKASSAR – Di tengah agenda kerja di Kota Anging Mammiri, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang menerima audiensi mahasiswa asal Kaltara yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Utara (KPMKU) di Makassar, Kamis (14/5) malam.
Pertemuan ini membahas perkembangan kasus mahasiswi Kaltara yang menjadi korban tindak kejahatan serta kebutuhan rumah singgah bagi warga Kaltara di Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal meminta mahasiswa terus mengawal perkembangan kasus sekaligus menjaga solidaritas antar mahasiswa di perantauan.
“Saya harap adik-adik mahasiswa ini terus mengawal kasus ini dan saling menjaga antar sesama mahasiswa di perantauan khususnya di Kota Makassar,” kata Zainal.
Selain membahas kasus tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kebutuhan rumah singgah untuk warga Kaltara yang menjalani pengobatan di Makassar dan mengalami kesulitan memperoleh tempat tinggal sementara selama masa perawatan.
Mahasiswa menjelaskan, selama ini kamar di asrama mahasiswa Kaltara kerap dimanfaatkan untuk membantu menampung warga yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga Kaltara.
Mendengar hal tersebut, Zainal meminta agar usulan disertai data pendukung segera diajukan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Segera sampaikan suratnya ke pemprov, berikan data-datanya, nanti akan kita coba carikan solusi,” ujarnya.
Menutup pertemuan, ia mengingatkan mahasiswa agar tetap fokus menyelesaikan pendidikan, menjaga solidaritas dan terus membawa nama baik Bumi Benuanta di tanah perantauan. (dkisp)
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
