NUSANTARA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin, 12 Januari 2026 sekitar pukul 18.44 WITA. Kehadiran yang perdana Presiden RI ke-8 disambut dengan antusias dan optimisme ke IKN sebagai Ibu Kota masa depan Indonesia yang saat ini telah siap dengan berbagai sarana dan prasarana eksekutif dan infrastruktur lainnya serta sedang mempersiapkan bangunan dan ekosistem legislatif dan yudikatif yang ditargetkan selesai pada awal 2028.
Kepala Negara mendarat dengan pesawat heli di Helipad Istana Negara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Kehadiran Presiden menguatkan semangat pembangunan IKN yang terus berjalan secara konsisten lintas pemerintahan, baik pusat dan daerah serta didukung oleh berbagai instansi dan dunia usaha dari swasta.
Setiba mendarat di IKN, Presiden Prabowo Subianto disambut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo beserta jajaran masing-masing. Presiden bersama rombongan bermalam di IKN serta dilanjutkan dengan kegiatan peninjauan esok harinya.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
Sumber: Humas OIKN
Editor: Redaksi CB Media
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
