Gelombang protes yang mengepung Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada 21 April 2026 bukan sekadar kerumunan massa yang berteriak di bawah terik matahari. Ini adalah manifestasi dari “surat tagihan” yang datang lebih awal.
Rakyat mulai menyadari bahwa janji manis yang sempat terbeli dengan harga murah di bilik suara, kini harus dibayar mahal melalui postur APBD yang compang-camping dan jauh dari kata prorakyat.
Kita harus berani membedah anatomi anggaran kita. Apa yang terjadi di Kaltim saat ini pengadaan mobil dinas mewah seharga miliaran rupiah di tengah kebijakan penghapusan bantuan sosial bagi kaum disabilitas adalah bukti nyata dari Pesta Demokrasi yang Tergadai.
Ketika proses suksesi kepemimpinan dinodai oleh politik transaksional, maka APBD tidak lagi disusun sebagai instrumen kesejahteraan, melainkan sebagai alat pengembalian modal bagi para penyokong kekuasaan.
Sangat ironis melihat anggaran daerah yang bersumber dari keringat rakyat justru dialokasikan untuk memuaskan syahwat elitis. Pengadaan kendaraan mewah dan renovasi rumah jabatan yang menelan biaya puluhan miliar adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
Di saat warga di pelosok Mahakam kesulitan mengakses air bersih dan infrastruktur dasar, pemerintah justru mempertontonkan gaya hidup hedonis yang dibiayai oleh uang pajak. Inilah dampak nyata ketika APBD “disandera” untuk membayar hutang budi politik kepada kroni dan keluarga.
Penyebab amuk massa pada 21 April kemarin sangatlah benderang, matinya empati dalam penyusunan anggaran.
Sebagai insan pers, kita menangkap keresahan publik atas prioritas yang terbalik. Ketika jabatan strategis diisi berdasarkan kedekatan garis darah, maka nurani dalam mengelola uang rakyat otomatis sirna.
Kebijakan yang dihasilkan menjadi cacat logika, fasilitas kemewahan pejabat menjadi prioritas utama, sementara hak-hak dasar kelompok rentan dikorbankan tanpa rasa bersalah.
Tugas kita sekarang adalah mengedukasi masyarakat hingga ke tingkat keluarga. Kita harus mampu menjelaskan bahwa “uang serangan fajar” adalah akar dari keringnya kas daerah untuk kepentingan publik.
Kita harus menyadarkan keluarga kita bahwa setiap rupiah yang disalahgunakan untuk kemewahan pejabat adalah hak anak-anak kita yang dirampas, baik itu untuk sekolah, kesehatan, maupun lapangan kerja.
Gerakan rakyat di Samarinda adalah alarm keras. Pers tidak boleh hanya menjadi pemandu sorak kekuasaan. Kita harus konsisten berdiri sebagai benteng nurani publik yang teguh mengawasi setiap jengkal penggunaan APBD.
Demokrasi yang sehat harus memastikan bahwa setiap rupiah uang negara kembali ke kantong rakyat dalam bentuk layanan, bukan berakhir di garasi mewah para penguasa. Jika hari ini kita diam, maka kita sedang ikut serta merestui perampokan masa depan Bumi Etam secara legal melalui meja anggaran. (*)
Oleh: Sayyid Hasan, S.IP
(Ketua SMSI Penajam Paser Utara)
