NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama TVRI Kalimantan Timur melanjutkan kolaborasi dalam penguatan sumber daya manusia di bidang keagamaan bagi masyarakat Nusantara.
Dihadiri oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, program Nusantara Bertabligh kembali hadir dalam Jilid II dengan tajuk “Sentuhan Qolbu: Membangun Iman di Era Modern” yang digelar di Multifunction Hall Kemenko III, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu (23/11/2025).
Di hadapan ribuan jemaah, kegiatan ini menghadirkan Ustaz Das’ad Latif yang menyampaikan bahwa membangun keimanan di era modern dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dengan memanfaatkan media sosial untuk kebaikan.
“Secara psikologis, mendengar ceramah bisa memperkuat rekaman pada otak. Salah satunya, nge-charge iman itu bisa melalui dakwah. Tidak harus dengan cara konvensional. Bisa dimulai dari lagu-lagu religi yang kita dengar,” pesannya.
Ustaz Das’ad juga mengingatkan bahwa iman dapat diperkuat dengan bergaul bersama orang-orang saleh dan menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa mudarat.
“Bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Jika bapak-ibu punya teman atau grup WhatsApp yang menyebarkan kebohongan atau hoaks, tinggalkan. Termasuk pemberitaan bohong tentang IKN atau pemerintahan, tinggalkan,” tegasnya.
Melalui program ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam membangun masyarakat Nusantara yang religius, bijak dalam bermedia, dan berkarakter kuat sebagai bagian dari fondasi Ibu Kota masa depan. (CB/Rilis)
Sumber : Humas OIKN
Editor : Nanabq
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
