NUSANTARA — Seiring meningkatnya antusiasme dan kunjungan masyarakat ke kawasan Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyelenggarakan kegiatan sertifikasi pemandu ekowisata sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata berbasis masyarakat lokal. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta dari masyarakat setempat dan dilaksanakan di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Selasa (3/2/2026).
Dalam penyelenggaraannya, Otorita IKN berkolaborasi dengan Sekretariat Kantor Bersama Bank Indonesia (SKB BI) serta Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Jana Dharma Indonesia. Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 3–5 Februari 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan sertifikasi resmi pemandu ekowisata sekaligus mendorong pengembangan ekowisata di kawasan Nusantara melalui pelibatan aktif masyarakat lokal.
Sebanyak sepuluh peserta dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Hutan Adat Balik Sepaku serta sepuluh pemandu wisata binaan Otorita IKN menjadi penerima manfaat program sertifikasi ini. Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Palinrungi, yang hadir mewakili Otorita IKN, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berupa penyerahan sertifikat, tetapi juga pembekalan materi dan praktik langsung sebagai pemandu wisata.
“Tentu kegiatan sertifikasi ini sangat penting, bukan hanya sekadar materi, tetapi kita juga melakukan praktik langsung bersama para pengunjung sebagai pemandu wisata, termasuk di wilayah KIPP. Saya berharap peserta workshop sertifikasi mengikuti kegiatan ini dengan sungguh- sungguh sehingga nantinya dapat menjadi pemandu ekowisata yang profesional dan dapat mengambil peran dalam pembangunan IKN di sektor pariwisata.” sambut Muhsin.
Direktur Lembaga Sertifikasi Pariwisata Jana Dharma Indonesia, Hairullah Gazali, menegaskan bahwa sertifikasi merupakan elemen penting dalam meningkatkan profesionalisme pemandu ekowisata, khususnya dalam sektor pariwisata berbasis alam dan lingkungan.
“Ending kegiatan ini adalah kompeten, karena kompeten itu merupakan bekal. Sesuai dengan perundang-undangan bahwa pemandu wisata itu harus memiliki sertifikasi. Sertifikasi ini akan berlaku sampai dengan tiga tahun, yang berarti kompetensi itu harus selalu diasah, jangan sampai tumpul, apalagi dalam sektor eco-tourism,” ujarnya.
Sebagai langkah awal peningkatan kualitas layanan pariwisata, Otorita IKN turut mendukung pengembangan berbagai destinasi di kawasan Nusantara, seperti Gunung Parung, Air Terjun Tembinus, wilayah KIPP Nusantara, serta sejumlah lokasi potensial lainnya melalui program sertifikasi ini. Wakil Kepala SKB BI, Dhony Iwan Kristanto, menyambut positif langkah yang dilakukan Otorita IKN dalam menyiapkan sumber daya manusia pariwisata yang profesional.
Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan pandangannya terhadap tata kota Nusantara serta tingginya lonjakan pengunjung pada periode Natal dan Tahun Baru lalu. “Ketika saya pertama kali ke Ibu Kota Nusantara, begitu saya masuk, saya amazed, ini benar-benar kota yang dibangun oleh orang Indonesia sendiri, dengan karakter Indonesia. Kemarin Nataru itu ada 270 ribu masyarakat yang datang ke IKN, ke depan pasti akan lebih banyak lagi masyarakat yang berkunjung ke sini (Ibu Kota Nusantara),” ulasnya.
Melalui kegiatan sertifikasi pemandu wisata ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pariwisata yang profesional dan berkelanjutan, sekaligus memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama dalam pengembangan pariwisata Nusantara. Masyarakat lokal bukan menjadi penonton, melainkan menjadi salah satu aktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. (*)
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
Editor : Redaksi CB Media
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
