Menu

Mode Gelap
Basuki Hadimuljono dan Jess Dutton Bahas Kolaborasi Infrastruktur Berkelanjutan untuk Ibu Kota Nusantara PUPR PPU Terkendala Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Dekat IKN Jaga Kelestarian Lingkungan Lewat Penanaman Pohon di KIPP IKN Delegasi Sabah Kunjungi Ibu Kota Nusantara, Eksplorasi Potensi Investasi dan Kerja Sama Otorita IKN Terima Kunjungan Delegasi Pengusaha Rusia, Bahas Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN PPU Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Dorong Peningkatan Kapasitas

PENAJAM PASER UTARA

SPPG Waru Dihentikan Sementara Usai Dugaan Keracunan Siswa, Pemkab PPU Lakukan Evaluasi Total

badge-check


					Foto: Wabup PPU, Abdul Waris Muin, (Dok, CahayaBorneo/AJI) Perbesar

Foto: Wabup PPU, Abdul Waris Muin, (Dok, CahayaBorneo/AJI)

PENAJAM– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) kini tengah berada dalam posisi menentukan masa depan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Waru.

Keputusan ini diambil menyusul insiden dugaan keracunan massal yang menimpa siswa SDN 008 Waru beberapa waktu lalu. Untuk sementara waktu, seluruh layanan dihentikan total demi menjamin keamanan konsumsi bagi para siswa di wilayah tersebut.

Wakil Bupati (Wabup) PPU, Abdul Waris Muin, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait pembukaan kembali layanan tersebut.

“Kepastian operasional ini sangat bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh serta uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga terkontaminasi. Proses investigasi ini menjadi syarat mutlak sebelum SPPG Waru diizinkan beraktivitas kembali,” jelasnya pada Senin (16/2/2026).

Terkait sanksi atau kelanjutan program, Waris menegaskan bahwa faktor kesengajaan dan kepatuhan terhadap regulasi akan menjadi penentu utama. Jika ditemukan pelanggaran berat terhadap aturan yang berlaku, penutupan permanen bisa saja dilakukan.

“Namun, keputusan final mengenai status SPPG tersebut tetap berada di bawah wewenang pemerintah pusat berdasarkan laporan detail dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Berdasarkan temuan awal di lapangan, sorotan utama tertuju pada menu puding yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan siswa. Ironisnya, menu tersebut disinyalir berasal dari pihak ketiga, yang secara jelas melanggar aturan baku program.

Ia menekankan bahwa seluruh proses pengolahan makanan wajib dilakukan di dapur internal SPPG tanpa campur tangan vendor luar guna menjaga sterilitas dan kontrol kualitas.

Di tengah evaluasi ketat tersebut, Pemkab PPU memastikan tetap bertanggung jawab penuh terhadap pemulihan kondisi para siswa yang terdampak.

“Sebagai langkah preventif jangka panjang, Pemerintah telah menjalin koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kerja sama ini bertujuan untuk merombak sistem pengawasan agar celah keamanan pangan dalam program makan gratis dapat ditutup rapat.

Selain prosesi peresmian, ia meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa fasilitas baru memiliki kesiapan yang jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. (*)

 

Reporter : Aji Yudha

Editor: Syafika

Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu!
Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0D
Pastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati PPU Tekankan Inovasi di Tengah Keterbatasan Anggaran

2 April 2026 - 20:25 WITA

LAKI PPU Desak Bupati Bentuk Tim Khusus untuk Sengketa Tapal Batas HGU PT STN

2 April 2026 - 20:17 WITA

Potensi Dana CSR di PPU Melimpah, Pemanfaatannya Masih Belum Optimal

2 April 2026 - 20:12 WITA

Minim Komitmen Perusahaan, Bupati PPU Soroti Lemahnya Kontribusi CSR untuk Pembangunan

31 Maret 2026 - 21:12 WITA

Pemkab PPU Terjerat Utang Rp200 Miliar, Proyek 2026 Terancam Mandek

31 Maret 2026 - 21:07 WITA

Trending di PENAJAM PASER UTARA