NUSANTARA — Tinggalkan jejak hijau di Nusantara, Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, bersama-sama dengan seluruh Insan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaksanakan penanaman ratusan pohon di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, pada Jumat (13/2/2026).
Kegiatan penanaman pohon ini menjadi bagian dari gerakan bersama dalam membangun kebiasaan menjaga lingkungan sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat Nusantara untuk memahami tata cara penanaman pohon yang baik dan berkelanjutan.
Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN, Onesimus Patiung, melaporkan bahwa kegiatan penanaman yang dilaksanakan bersama Insan Otorita IKN berhasil mencatat sebanyak 850 pohon yang ditanam di kawasan KIPP Nusantara.
“Hari ini, kita menanam sebanyak 850 tanaman. Ini adalah tugas yang diberikan kepada kita oleh Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki Hadimuljono, yaitu dalamkali dalam satu bulan untuk melakukan menanam bersama, demi menghijaukan Ibu Kota Nusantara,” ujar Ones.
Hadirnya MenPANRB didampingi oleh Sekretaris KemenPANRB, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, serta Sekretaris Kedeputian Sumber Daya Manusia Aparatur. Kehadiran rombongan ini menindaklanjuti agenda kuliah umum yang diselenggarakan langsung bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara.
Melalui kegiatan penanaman pohon ini, Otorita IKN terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Nusantara sebagai kota hutan yang berkelanjutan. Partisipasi aktif Insan Otorita IKN diharapkan menjadi percontohan dalam menjaga kelestarian lingkungan di Ibu Kota Nusantara. (*)
Sumber: Humas OIKN
Editor: Syafika
Dapatkan breaking news dan berita pilihan langsung di ponselmu! Gabung sekarang di WhatsApp Channel resmi Cahayaborneo.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VaeJ8yD6GcGMHjr5Fk0DPastikan WhatsApp sudah terinstal, ya!
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto milik CahayaBorneo.com dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta akan dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
